EFEKTIVITAS PENGATURAN TANAH ABSENTEE DALAM KAITANNYA DENGAN HIBAH TANAH

ABSTRAK INDRIANA SALDI KAVRIYANI (B022192015), Efektivitas Pengaturan Tanah Absentee Dalam Kaitannya Dengan Hibah Tanah (dibimbing oleh Sri Susyanti Nur dan Muhammad Ilham Arisaputra) Penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis efektivitas pengaturan tentang tanah absentee dalam perbuatan hibah tanah (2) menganalisis implikasi hukum perbuatan hibah tanah yang objeknya tanah absentee. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum empiris, berupa penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat. Sumber data diperoleh melalui sumber bahan primer, sekunder, serta mewawancarai Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kota Palopo beserta Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Luwu dan wawancara kepada PPAT Kota Palopo dan Kabupaten Luwu. Penelitian ini selanjutnya dianalisis secara kualitatif setelah analisis data selesai, hasilnya disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Efektivitas pengaturan tanah absentee dalam pelaksanaan ketentuan larangan kepemilikan tanah absentee tidak mempunyai kekuatan eksekusi sehingga pengaturan tanah absentee sudah tidak efektif lagi dikarenakan perubahan zaman di Kota Palopo dan Kabupaten Luwu yang menyebabkan tidak efetivitasnya lagi pengaturan tanah absentee disebabkan oleh beberapa fakor diantaranya; faktor masyarakat, faktor budaya, faktor hukum, faktor instansi (sarana dan prasarana), faktor aparat atau penegakan sanksi, dan faktor kewenangan pemerintah dan (2) Implikasi hukum terhadap perbuatan hibah yang menimbulkan terjadinya tanah absentee merujuk pada situasi di mana pemilik tanah tidak aktif atau tidak hadir dalam pengelolaan dan pemeliharaan tanah mereka. Akibatnya, tanah tersebut mungkin tidak terawasi dengan baik atau tidak dimanfaatkan secara optimal. Tindakan tersebut dapat berupa pengenaan denda, pengambilalihan atau pengaturan ulang kepemilikan tanah, atau langkah-langkah lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.