IMPLIKASI PERATURAN DEWAN KEHORMATAN PUSAT DALAM PEMBATASAN JUMLAH AKTA NOTARIS

NURUL INAYAH EKA PUTRI (B022192006), Implikasi Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Dalam Pembatasan Jumlah Akta Notaris (dibimbing oleh Marwati Riza dan Kahar Lahae)

Penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis efektivitas peran pengawasan Majelis Pengawas Notaris berdasarkan peraturan Dewan Kehormatan Pusat Nomor 1 tahun 2017 tentang Batas Jumlah Kewajaran Pembuatan Akta Perhari (Per.DKP No.1/2017) dan (2) menganalisis implikаsi hukum terhаdаp akta notaris yang dibuat melebihi jumlah batas kewаjаrаn yang sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Nomor 1 Tahun 2017 (Per.DKP No.1/2017).

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum Normatif-Empiris, Metode penelitian hukum Normatif-Empiris ini digunakan untuk menganalisis atau mengetahui sejauh mana peraturan atau undang-undang dan hukum telah efektif dilaksanakan. Sumber data diperoleh melalui sumber bahan primer, sekunder, tersier serta mewawancara Majelis Pengawas Daerah (MPD), Majelis Pengawas Wilayah (MPW), dan Notaris. Penelitian ini selanjutnya dianalisis secara kualitatif setelah analisis data selesai, hasilnya disajikan secara deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Belum terciptanya kerjasama antara Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia (INI) melalui Dewan Kehormatan Pusat dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Dewan Pengawas Daerah yang notabenenya memiliki kewenangan pemeriksaan rutin terhadap notaris. Hal-hal tersebut yang menjadikan Peraturan DKP no 1 tahun 2017 tidak efektif dalam hal pelaksanaan dan pengawasannya dan (2) Meskipun jumlah akta melebihi jumlah batas kewajaran yang ditentukan di dalam Pasal 2 ayat (1) PerDKP Nomor 1 tahun 2017, keabsahan akta tersebut secara otomatis menempatkan hak dan kewajiban para pihak tetap berlaku. Dengan demikian, tidak membatalkan keabsahan akta tersebut, meskipun jumlah akta yang dibuat oleh pejabat Notaris yang membuat akta tersebut melebihi jumlah batas kewajaran yang ditentukan di dalam Pasal 2 ayat (1) PerDKP Nomor 1 tahun 2017.