KEWAJIBAN PEMANTAUAN TRANSAKSI PENGGUNA JASA OLEB NOTARIS SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

NILA AMALIA (B022191036), dengan Judul “Pelaksanaan Kewajiban Pemantauan Transaksi Pengguna Jasa Oleh Notaris Sebagai Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang” Di bawah bimbingan Syamsuddin Muchtar dan Muhammad Ilham Arisaputra.
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kesesuaian antara Undang Undang Jabatan Notaris dengan Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017 dalam mengatur mengenai kewajiban notaris sebagai pihak pelapor dalam sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan untuk mengkaji kecenderungan notaris dalam pelaksanaan kewajiban sebagai Pihak Pelapor dalam upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU sebagai bentuk ketaatan hukum terhadap regulasi yang ada. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan
teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelitian data primer dan penelitian data sekunder. Selanjutnya, data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif.
Hasil penelitian ini yaitu: 1) Adanya ketidakharmonisasian antara UUJN dengan Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017 dalam mengatur Notaris sebagai Pihak Pelapor dalam upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU, dimana UUJN hanya mengenal 2 tahapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) yaitu identifikasi pengguna jasa dan verifikasi pengguna jasa sedangkan Permenkumham mengenal 3 tahapan dengan menambahkan tahapan Pemantauan Transaksi Pengguna Jasa Notaris yang dalam pengaturannya tidak terdapat penjelasan dan penjabaran lebih lanjut terkait tahapan yang dimaksud sehingga menimbulkan kerancuan didalamnya. 2) Karena adanya disharmonisasi antara UUJN dengan Permenhumham Nomor 9 Tahun 2017 dalam mengenali pengguna jasa bagi notaris dalam hal ini ketidakjelasan akan pengaturan kewajiban pemantauan transaksi pengguna jasa sehingga notaris mengalami dilema dalam penerapan PMPJ dan lebih cenderung menerapkan PMPJ sesuai UUJN daripada Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017 mengingat UUJN dan Kode Etik Notaris merupakan dasar hukum bagi notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangannya yang dari segi hierarki peraturan perundang-undangan kedudukannya lebih tinggi dari permenkumham, hal ini sesuai dengan asas Lex Superior Derogate Legi Inferiori dimana peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah.