ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENERBITAN DUA AKTA NOTARIIL PADA OBJEK YANG SAMA SECARA BERSAMAAN = THE JURIDICAL ANALYSIS OF ISSUING TWO NOTARIAL DEEDS FOR THE SAME OBJECT SIMULATANEOUSLY

WINDY QARIMANNISYAK ANWAR (B022211031). “Analisis Yuridis Terhadap Penerbitan Dua Akta Notariil Pada Objek Yang Sama Secara Bersamaan”. Dibimbing Oleh Muhammad Basri dan Andi Tenri Famauri.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi terhadap penerbitan dua akta notariil di atas objek yang sama secara bersamaan. Serta menganalisis pertanggungjawaban notaris terhadap akta notariil yang terindikasi pelanggaran hukum.Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif. Penelitian mempunyai pendekatan Undang-undang, kasus, konseptual, dan analitis, dimana sumber data diperoleh melalui data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan bahan Hukum studi kepustakaan, selanjutnya di analisis secara kualitatif yang disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan dan menggambarkan mengenai penertiban akta notaril oleh notaris.Hasil dari penelitian ini ialah (1) Implikasi hukum terhadap penertiban dua akta pada objek yang sama secara bersamaan adalah menunjukkan adanya perbedaan pandangan antara kewenangan notaris dalam penerbitan akta autentik dengan pertimbangan majelis hakim dalam suatu putusan. Meskipun notaris memiliki kewenangan untuk membuat akta-akta yang sah dan kuat secara hukum, majelis hakim dalam kasus ini meragukan keabsahan akta tersebut. Majelis hakim tidak sepenuhnya memahami atau menerapkan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga mengabaikan prinsip bahwa akta notaris merupakan alat bukti yang kuat sesuai dengan UUJN (2) Pertanggungjawaban notaris terhadap akta notariil yang terindikasi pelanggaran hukum adalah memastikan bahwa setiap akta yang dibuat telah memenuhi persyaratan hukum yang berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Jika terdapat indikasi pelanggaran hukum, Selain itu, notaris harus siap menghadapi konsekuensi hukum atas kelalaian atau kesalahan yang dilakukan dalam pembuatan akta, termasuk sanksi administratif atau pidana jika terbukti melanggar hukum. Keseluruhan tanggung jawab ini bertujuan untuk menjaga kepastian hukum, keadilan, dan kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris.