Penegakan Hukum Diskualifikasi Petahana Dalam Pemilihan Kepala Daerah = Law Enforcement of Disqualification of Incumbent in Regional Head Election

M. Faisal Ar Djide (B012221091), Penegakan Hukum Diskualifikasi Petahana Dalam Pemilihan Kepala Daerah. Dibimbing oleh Syamsul Bachri dan Andi Pangerang Moenta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap diskualifikasi petahana dalam pemilihan kepala daerah serta untuk menganalisis implikasi hukum terhadap diskualifikasi petahana dalam pemilihan kepala daerah.Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan perundang undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui peraturan perundang-undangan dan kepustakaan. Bahan hukum tersebut dianalisis dan menghasilkan suatu pembahasan komprehensif dan membuat kesimpulan dalam bentuk argumentasi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penegakan hukum terhadap diskualifikasi petahana dalam pemilihan kepala daerah diliat dari dua aspek yaitu aturan hukum yang mengatur dan institusi penyelenggara pemilihan kepala daerah dalam menjalankan seluruh proses pemilihan. Penegakan hukum terhadap diskualifikasi calon kepala daerah dalam hal ini petahana menunjukkan belum optimal dikarenakan proses penegakan yang dilakukan tidak sejalan dengan peraturan yang mengatur, hal tersebut dikarenakan masih terdapat beberapa temuan pelanggaran yang tidak pro aktif dalam penanganannya. Hal tersebut dikarenakan masih terdapat beberapa rekomendasi diskualifikasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu yang tidak ditindaklanjuti oleh KPU. Tindak lanjut rekomendasi Bawaslu seharusnya wajib untuk ditindaklanjuti oleh KPU mengingat ketentuan pada peraturan perundang-undangan yang mewajibkan KPU untuk menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu tanpa melakukan pemeriksaan ulang. Karena hal tersebut sudah menjadi tanggungjawab Bawaslu sebagai pengawas penyelenggara pemilihan demi terwujudnya penegakan hukum diskualifikasi petahana dalam pemilihan kepala daerah.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Diskualifikasi Petahana, Pemilihan Kepala Daerah