MAKNA HUKUM OTONOMI KHUSUS PAPUA TERHADAP HAK-HAK MASYARAKAT ATAS PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI DI PAPUA BARAT

Anace Nauw, Makna Hukum Otonomi Khusus Papua Terhadap Hak-Hak Masyarakat atas Pertambangan Minyak dan Gas Bumi di Papua Barat, dibimbing oleh Abrar Saleng, Marwati Riza dan Andi Pangerang Moenta.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami hakikat pemberian Dana Bagi Hasil Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam bagi Provinsi Papua Barat; kemudian mendesain pengaturan dan mekanisme dana bagi hasil pertambangan Minyak Bumi dan Gas alam bagi Provinsi Papua Barat; dan untuk merumuskan dan mendesain pemenuhan hak-hak masyarakat Papua Barat atas pertambangan Minyak dan Gas Bumi.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau yuridis sociologis mencakup penelitian terhadap prinsip-prinsip dasar yang tertuang dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan hukum nasional dengan menggunakan Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan filososfis, pendekatan peraturan perundang-undangan, dan pendekatan ekonomi serta pendekatan konseptual.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hakikat Otsus Papua adalah Perlindungan (Protection), Keberpihakan (affirmative) dan Kepastian Hukum (legal certainty) dalam segala aspek kehidupan untuk mengejar perwujudan kesetaraan atau keadilan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Papua pada umumnya dan masyarakat adat Papua pada khususnya. Kemudian merumuskan mekanisme pengaturan, pemanfaatan, dan pengawasan DBH SDA Migas dan Tambahan DBH Otsus Papua ditetapkan dengan Perdasus Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pembagian Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Bumi Antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota. Kesimpulan dari disertasi menyarankan bagaimana DBH dapat tepat sasaran dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di lingkar tambang. Selain itu penelitian ini juga berhasil mendesain pemenuhan hak-hak masyarakat hukum adat dari pemanfaatan hak wilayatnya oleh perusahaan pertambangan migas, dengan menggunakan tanah adat sebagai bagian nilai saham (share) dalam perusahaan.