ANALISIS JAMINAN KEAMANAN HAKIM DALAM PENANGANAN PERKARA TERHADAP INDEPENDENSI PUTUSAN HAKIM = ANALYSIS OF SECURITY GUARANTEES IN CASE HANDLING AGAINST THE INDEPENDENCE OF JUDGES' DECISIONS

Egy Oktavian Pranata, (B012221036), Analisis Jaminan Keamanan dalam Penanganan Perkara Terhadap Independensi Putusan Hakim. Dibimbing oleh Andi Muhammad Sofyan dan Andi Tenri Famauri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis independensi hakim dalam menjatuhkan putusan dan untuk menganalisis jaminan keamanan hakim terhadap penanganan perkara di pengadilan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Makassar, Pengadilan Agama Makassar, dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Teknik pengumpulan data adalah wawancara dan dokumentasi yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif serta dipaparkan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan 1) Jaminan keamanan yang menitikberatkan kepada pemerintah menjamin keamanan dalam menangani suatu perkara yang berpotensi mengancam yang membahayakan keselamatan hakim di lingkungan pengadilan maupun di luar pengadilan. Ancaman dan gangguan kepada hakim masuk dalam ruang lingkup perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim dan contempt of court. Hakim dalam menjalankan tugasnya sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman harus mendapatkan perlindungan dan jaminan keamanan agar dalam mengadili dan memutus perkara. Keamanan yang diberikan belum memadai dari beberapa aspek seperti: 1) keamanan; 2) keamanan psikis; dan 3) keamanan sarana dan prasarana belum memadai sehingga hakim mendapatkan ancaman dan gangguan dalam menjalankan tugas. 2) Independensi prasyarat lahirnya kekuasaan kehakiman yang merdeka. Independensi hakim dapat di liat dari beberapa aspek seperti a) Independensi fungsional, hakim dapat menafsirkan undang-undang apabila tidak memberikan pengertian yang jelas, kebebasan dalam memeriksa, mengadili dan memutus tanpa ada intervensi dari pihak lain, sesuai kode etik hakim, b) Independensi personal, hakim menerapkan prinsip anti suap, berpegang teguh pada prinsip, mampu mengendalikan emosi dan menjaga martabat, mengundurkan diri dalam mengadili perkara yang memiliki hubungan kekerabatan dengan hakim, menolak ketika ada pemberian hadiah, hibah, pemberian, pinjaman dan manfaat lain dari pihak lain, c) Independensi praktis yang nyata, hakim berlandaskan pada yurisprudensi, doktrin, dan sumber yang sah lainnya dalam memutus suatu perkara dan melihat 3 aspek yaitu kepastian, kemanfaatan dan keadilan.

Kata Kunci : Independensi, Keamanan, Putusan Hakim.