PROPORSIONALITAS PRINSIP KEADILAN PENGENAAN DENDA ADMINISTRATIF DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK = Proportionality in Imposing Administrative Fines in Tax Dispute Resolution

AULIA FAJRIN (B012 21 2011). Proporsionalitas Prinsip Keadilan Terhadap Pengenaan Denda Administratif Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak. Dibimbing oleh Achmad Ruslan sebagai Pembimbing Utama dan Naswar sebagai Pembimbing Pendamping. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implimentasi prinsip keadilan dalam ketentuan mengenai denda administratif dan normatifikasi yang ideal terhadap pengenaan denda administratif yang mencerminkan prinsip keadilan pada tingkat keberatan dan banding dalam penyelesian sengketa pajak. Pembahasan penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan teori. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, khususnya Peraturan Perundang-undangan, dan bahan hukum sekunder yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, literatur, makalah, dan arsip-arsip yang relevan melalui penelitian kepustakaan. Keseluruhan bahan hukum tersebut ditelaah secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan mengenai pengenaan denda administratif dalam penyelesaian sengketa Pajak tidak merefleksikan prinsip keadilan yang proporsional sebab pengaturan tersebut telah secara nyata merugikan berupa potensi kewajiban untuk membayar sejumlah denda sebagai sanksi administratif, atau ketakutan dalam melakukan upaya hukum berupa pengajuan keberatan dan banding karena adanya potensi ancaman sanksi. Normatifikasi ideal pembentukan ketentuan mengenai denda administratif dalam penyelesaian sengketa pajak seharusnya dilandaskan pada asas pemungutan pajak dan tidak berorientasi hanya pada potensi pendapat negara. Seharusnya terdapat penormaan yang akomodatif yang salah satunya dapat melihat teori tiga pilar kualitas produk hukum.