PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK BUAH KAPAL KORBAN PELANGGARAN HAM DI KAPAL ASING = LEGAL PROTECTION FOR SHIP CREW VICTIMS OF HUMAN RIGHTS VIOLATIONS ON FOREIGN SHIPS

Muh Adnalwansyah Nurdin. Perlindungan hukum terhadap anak buah kapal korban pelanggaran HAM dikapal asing (dibimbing oleh Haeranah dan Iin Karita Sakharina) Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis implementasi bentuk perlindungan hukum yang efektif terhadap ABK yang bekerja di kapal asing dan bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab negara terhadap pelanggaran HAM yang diterima oleh ABK pada kapal asing.Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan. Metode pendekatan yang digunakan yakni Pendekatan undang-undang dan Pendekatan perbandingan. Hasil penelitian yakni Indonesia membuat beberapa regulasi untuk melindungi ABK sebagai bentuk perlindungan dan pemberian kepastian hukum. Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2007 tentang perlindungan pekerja migran dan Peraturan Pemerintah No.22 Tahun 2022 Tentang Penempatan dan Perlindungan ABK Niaga Migran dan ABK Perikanan Migran. pengaturan internasional perlindungan terhadap ABK diatur dalam Konvensi Ilo No0. 188 tahun 2007, tetapi Indonesia belum meratifikasi konvensi ini. Negara bertanggung jawab untuk mendesak negara yang melakukan pelanggaran HAM untuk mengadili pelaku dan mengawal pemulihan hak-hak ABK yang menjadi korban berupa ganti kerugian restitusi. Namun, pengaturan restitusi yang ada tidak mengatur restitusi sebagai hak wajib bagi korban sehingga menghambat pemenuhan hak korban.