POLITIK HUKUM PLEA BARGAINING SYSTEM DALAM RANCANGAN UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA

ABSTRAK Muh. Zuhud Al Khaer Zahir B012212034 Dengan Judul “Politik Hukum Plea Bargaining System Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana” (Dibimbing Oleh Andi Muhammad Sofyan dan Syamsuddin Muchtar). Penelitian ini bertujuan untuk menganilisis urgensi dan bentuk Politik Hukum Plea Bargaining System Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum menitikberatkan pengkajian masalah hukum pada persoalan norma. Pendekatan ini akan fokus menelaah kenyataan hukum dari kacamata substansi hukum yang mengatur maupun yang masih dalam rancangan. Hasil penelitian menujukkan bahwa (1) Urgensi plea bargaining system dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dapat dilihat dari beberapa negara yang telah berhasil menerpakannya dengan model dan metode yang berbeda seperti Prancis dan Jerman, plea bargaining dalam RKUHAP (Jalur Khusus) tidak menerapkan metode tersebut, tapi menekankan plea bargaining hanya meringankan tuntutan dan mempercepat proses beracara. Plea bargain diharapkan dapat mengurangi beban perkara yang masuk ke pengadilan guna mempercepat proses peradilan. Memberi penghargaan kepada terdakwa yang mengakui kesalahannya; memenuhi kebutuhan pihak terdakwa dan Penuntut Umum; serta menghemat waktu dan biaya. (2) Bentuk plea bargaining system dalam penerapnnya di Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dituangkan pada Pasal 199 RKUHAP dengan nomenklatur Jalur Khusus, menawarkan konsep plea bargaining system dengan maksimal ancaman pidana tidak lebih dari 7 (tujuh) tahun sebagai salah satu opsi dalam mempercepat penyelesaian perkara. Adapun manfaat dari diterapkannya plea bargaining ini yakni 1). Mengurangi Beban Perkara Di Pengadilan; 2). Memberikan Keringanan Bagi Terdakwa Yang Mengakui Perbuatannya; dan 3). Memudahkan Penuntut Umum. Kata Kunci: Politik Hukum, Plea Bargaining System, RKUHAP.