PERLINDUNGAN HUKUM DOKTER BERDASARKAN PERSETUJUAN TINDAKAN KEDOKTERAN DALAM PERLUASAN TINDAKAN OPERASI Studi Pelaksanaan Persetujuan Tindakan Kedokteran di Rumah Sakit Umum di Kabupaten Kutai Timur

Penelitian ini menganalisis pelaksanaan persetujuan tindakan kedokteran pada perluasan tindakan operasi dan juga menganalis perlindungan hukum dokter dengan persetujuan tindakan kedokteran pada perluasan tindakan operasi. Penelitian ini merupakan penelitian empiris di Kabupaten Kutai Timur dengan menggunakan teori kepastian hukum dan teori perlindungan hukum sebagai landasan teori. Semua data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pelaksanaan persetujuan tindakan kedokteran pada perluasan tindakan operasi terindikasi di rumah sakit Kabupaten Kutai Timur dapat terjadi karena dua alasanya yaitu kasus yang telah terindikasi sebelumnya dan kasus yang tidak terindikasi pada awal pemeriksanaan, telah dilaksanakan sesuai dengan Pasal 11 dan 12 Peraturan Menteri Kesehatan No. 290 Tahun 2008. Praktiknya dilaksanakan dengan pemberian informasi dan persetujuan tindakan kedokteran yang digabung dengan menggunakan lembar persetujuan tindakan yang sama atau dapat juga dengan menggunakan lembar persetujuan tindakan yang baru selain dari persetujuan awal untuk tindakan operasi. Permasalahan yang pernah terjadi di Kabupaten Kutai Timur yaitu menyangkut misscomunnication dan pembiayaan tindakan, dimana semua permasalahan yang terjadi dapat diselesaikan melalui jalur nonlitigasi dengan mediasi. (2) Perlindungan hukum dokter pelaksana tindakan sesuai dengan UU No. 36 Tahun 2009 dan UU No. 29 Tahun 2004, jika dokter bekerja sesuai dengan kewenangannya. Hal yang penting bagi rumah sakit adalah memastikan dokter yang bekerja telah memenuhi semua persyaratan seperti syarat SIP, kompetensi dan sertifikasi, melewati kredensial di rumah sakit, berpegang pada Hospital by Law, mengikuti standar profesi kedokteran dan standar prosedur operasional yang berlaku.