IMPLIKASI HUKUM PENGUASAAN TANAH TIMBUL OLEH MASYARAKAT LOKAL DI SEMPADAN SUNGAI KELURAHAN TEDDAOPU, KECAMATAN TEMPE, KABUPATEN WAJO = THE LEGAL IMPLICATIONS OF LOCAL COMMUNITY DELTABER OWNERSHIP IN THE RIVERBANK AREA OF TEDDAOPU VILLAGE, TEMPE DISTRICT, WAJO REGENCY

ANDI AYUNDA CAHYA ANITA (B011191150) dengan judul “Implikasi Hukum Penguasaan Tanah Timbul oleh Masyarakat Lokal di Sempadan Sungai Kelurahan Teddaopu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo”. Dibimbing oleh Kahar Lahae sebagai Pembimbing Utama dan Muhammad Ilham Arisaputra sebagai Pembimbing Pendamping.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis status hokum dan dampak penguasaan atas tanah timbul di Sempadan Sungai Kelurahan Teddaopu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo.
Penelitian yang dilakukan merupakan tipe penelitian empiris. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah penelitian lapangan dan penelitian studi kepustakaan. Penelitian lapangan diperoleh melalui wawancara dan pembuatan kusioner penelitian, sedangkan penelitian studi kepustakaan diperoleh dari peraturan perundang-undangan, artikel ilmiah dan sumber tertulis lainnya.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem penguasaan atas tanah timbul di Kelurahan Teddaopu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo,saat ini masih berdasarkan adat/kebiasaan masyarakat setempat. Ini terbukti dengan kurangnya masyarakat yang memiliki izin langsung dari otoritas pemerintah yang berwenang, yaitu Kantor Pertanahan Kabupaten wajo dan Balai Besar Wilayah Sungai. Meskipun secara formal, langkah-langkah untuk memperoleh hak atas tanah timbul seharusnya sama dengan permohonan hak atas tanah negara pada umumnya sesuai dengan ketentuan hukum yuridis formal, namun untuk tanah timbul di sempadan sungai, perlu mempertimbangkan peraturan yang terkait dengan penguasaan tanah di daerah sempadan sungai serta rencana tata ruang wilayah. Sampai saat ini, Kantor Pertanahan Kabupaten Wajo belum melakukan inventarisasi atas tanah timbul, di sisi lain, masyarakat yang menguasai tanah timbul belum melaporkan tanah yang dikuasainya tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa baik pemerintah maupun masyarakat setempat belum sepenuhnya mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, penegakan hukum terkait penguasaan tanah timbul di Kelurahan Teddaopu belum berjalan dengan optimal.

Kata Kunci: Kabupaten Wajo; Penguasaan Tanah; Tanah Timbul.