Analisis Gugatan Perceraian Istri Prajurit TNI Tanpa Izin Atasan = Analysis of Divorce Lawsuits of TNI Soldier's Wives Without Superior Permission.

GENTRY BRIEF SENAEN (B011171022). Analisis Gugatan Perceraian Istri Prajurit Tni Tanpa Izin Atasan. Dibimbing oleh Achmad sebagai Pembimbing Utama dan Fadilla Jamila sebagai Pembimbing Pendamping.
Penelitian ini bertujuan untuk meneliti dan menganalisis gugatan cerai istri prajurit TNI tanpa izin atasan dan akibat hukum yang diterima prajurit TNI tersebut.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan melakukan penelitian lapangan, lokasi penelitian meliputi: Kodam XIV Hasanuddin, Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar dan Pengadilan Agama Kelas 1B Sungguminasa. Analisis data yang digunakan adalah kualitatif untuk menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan materi lainnya sehingga dapat dengan mudah dipahami.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Gugatan perceraian istri prajurit TNI tanpa adanya surat izin dari atasan tetap dapat dinyatakan putus oleh pengadilan. Ini dikarenakan adanya “Surat Pernyataan Bersedia Menganggung Resiko”; (2) Akibat hukum yang terjadi kepada anggota TNI AD yang bercerai tanpa adanya surat izin dari komandan, dikenakannya sanksi hukuman disiplin militer dan sanksi administratif yang termuat dalam Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor 39 Tahun 2018 tentang Sanksi Administrasi Bagi Prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Pasal 11 poin (a) dijatuhi hukuman disiplin teguran, dikenakan sanksi administratif ditunda mengikuti pendidikan selama 1 (satu) periode dan penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) periode.

Kata Kunci: Gugatan Perceraian; Istri Tentara Nasional Indonesia; Tanpa Izin Atasan.