Analisis Hukum Pemilihan Umum Serentak di Indonesia

Lusin Tammu (B012191038) dengan judul “Analisis Hukum Pemilihan Umum Serentak di Indonesia ”. (Dibimbing oleh Zulkifli Aspan dan Naswar ). Penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis Kaidah Konstitusi Pemilihan Umum Serentak di Indonesia, dari segi penafsiran gramatikal,dan penafsiran sistematis dan (2) untuk mengetahui Konstitusionalis Pengaturan Pemilu Serentak di Indonesia, yaitu koherensi dan konsistensi kaidah-kidah hukum. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan analisis. Adapun bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) lahirnya regulasi Pemilihan Umum Serentak Pasal 22 E ayat 1 Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali dan ayat 2 Pemilihan umum di selenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan wakil presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Norma Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah konsisten dengan teks yang ada dalam Konstitusi,dari segi penafsiran sistematis original intent, menghendaki pemilu serentak model lima kotak suara sesuai dengan norma yang ada dalam undang-undang pemilihan umum.(2) Konsistensi dan koherensi antara kaidah dalam Konstitusi tentang pelaksaan pemilihan umum yang dilaksanakan untuk memilih Presiden dan wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD masih sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dimana telah diterapkan dalam pemilihan umum Tahun 2019, akan tetapi lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 yang memberikan pilihan bahwa pemilihan umum kepala daerah menjadi tidak konsisten dan tidak lagi koheren dengan Konstitusi.