Junius Amalo, Yandres (2023) KRIMINALISASI PERBUATAN TIDAK MENETAPKAN STATUS BARANG SITAAN NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA UNTUK KEPENTINGAN PEMBUKTIAN PERKARA. Thesis thesis, Universitas Hasanuddin.
B012191051_tesis_27-12-2023 cover1.png
Download (109kB) | Preview
B012191051_tesis_27-12-2023 1-2.pdf
Download (1MB)
B012191051_tesis_27-12-2023 dp.pdf
Download (48kB)
B012191051_tesis_27-12-2023.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (1MB)
Abstract (Abstrak)
andres Junius Amalo (B012191051) dengan judul ’’KRIMINALISASI PERBUATAN TIDAK MENETAPKAN STATUS BARANG SITAAN NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA UNTUK KEPENTINGAN PEMBUKTIAN PERKARA’’ dibimbing oleh Syamsuddin Muchtar sebagai pembimbing utama dan Audyna Mayasari Muin sebagai pembimbing pendamping. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisa bentuk kriminalisasi dalam Pasal 141 jo Pasal 91 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap kepala kejaksaan yang tidak melaksanakan penetapan status barang bukti sitaan narkotika. Adapun tipe penelitian yang mendasarkan fokus kajian hukum normatif, yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum, kaedah hukum, peraturan perundang-undangan dan pendapat para ahli. Penelitian dilakukan dengan meneliti bahan pustaka untuk memperoleh data sekunder, oleh karena itu penelitian ini berfokus pada jenis penelitian pustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) penerapan hukum kriminalisasi yang terjadi pada kepala kejaksaan menerut Pasal 141 jo Pasal 91 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah melanggar asas subsediritas terhadap efektivitas penggunaan hukum pidana dalam penanggulangan kelalaian adminintrasi terhadap kepala kejaksaan yang tidak menetapkan status barang bukti sitaan menurut undang-undang. (2) bentuk pertanggujawaban terhadap tidak melaksanakan tugas menetapkan barang bukti masuk dalam penggaran kode etik jaksa yaitu pengaturan kode etik jaksa terdapat dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksan Republik Indonesia dan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia nomor : PER-067/A/JA/07/2007 tentang Kode Etik Jaksa. Penyelesaian kasus pelanggaran Kode Etik Jaksa yang melakukan pelanggaran kode etik yaitu pemeriksaan oleh jaksa pengawas dan jenis hukuman berat dapat dikenakan terhadap jaksa berupa pemberhentian dengan tidak hormat atau sebaliknya dengan hormat. Selain itu pembebasan dari jabatan fungsional ataupun structural.
Item Type: | Thesis (Thesis) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions (Program Studi): | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
Depositing User: | Nasyir Nompo |
Date Deposited: | 10 Sep 2024 02:12 |
Last Modified: | 10 Sep 2024 02:12 |
URI: | http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/37197 |