Fungsi Pengawasan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan pada Pelaksanaan Penataan Permukiman Kumuh di Kabupaten Sinjai


Al - Qarmi Yacub, Muh. Uwais (2023) Fungsi Pengawasan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan pada Pelaksanaan Penataan Permukiman Kumuh di Kabupaten Sinjai. Skripsi thesis, Universitas Hasanuddin.

[thumbnail of B12116021_skripsi_10-01-2024 cover1.png]
Preview
Image
B12116021_skripsi_10-01-2024 cover1.png

Download (146kB) | Preview
[thumbnail of B12116021_skripsi_10-01-2024 1-2.pdf] Text
B12116021_skripsi_10-01-2024 1-2.pdf

Download (1MB)
[thumbnail of B12116021_skripsi_10-01-2024 dp.pdf] Text
B12116021_skripsi_10-01-2024 dp.pdf

Download (384kB)
[thumbnail of B12116021_skripsi_10-01-2024.pdf] Text
B12116021_skripsi_10-01-2024.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (1MB)

Abstract (Abstrak)

MUH UWAIS AL QARMI YACUB (B121 16 021) dengan judul “Fungsi Pengawasan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan pada Pelaksanaan Penataan Permukiman Kumuh di Kabupaten Sinjai” dibawah bimbingan Ibu Marwati Riza sebagai Pembimbing utama dan Bapak Zulkifli Aspan sebagai Pembimbing pendamping. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Fungsi Pengawasan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Pada Pelaksanaan Penataan Permukiman Kumuh di Kabupaten Sinjai dan Penerapan Sanksi Administratif Pada Pelaksanaan Penataan Permukiman Kumuh di Kabupaten Sinjai. Penelitian ini berusaha untuk memberikan masukan dalam hal penegakan hukum terhadap Pelaksanaan Penataan Permukiman Kumuh di Kabupaten Sinjai. Penelitian ini dilakukan di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sinjai dan di Kelurahan Bongki dengan menggunakan teknik wawancara dan pengumpulan data baik secara langsung ataupun website. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Pelaksanaan fungsi pengawasan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan pada pelaksanaan penataan permukiman kumuh di Kabupaten Sinjai telah berjalan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) namun belum maksimal. (2) Penerapan sanksi administratif terhadap pelanggar penataan permukiman kumuh berdasarkan Perundang-Undangan yang berlaku adalah tidak berjalan karena Dinas terkait belum memberikan sanksi administratif kepada masyarakat yang melanggar.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions (Program Studi): Fakultas Hukum > Hukum Administrasi Negara
Depositing User: Nasyir Nompo
Date Deposited: 09 Sep 2024 05:13
Last Modified: 09 Sep 2024 05:13
URI: http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/37154

Actions (login required)

View Item
View Item