ANALISIS HUKUM KEWAJIBAN PELAPORAN BAGI EMITEN SEBAGAI WUJUD PRINSIP KETERBUKAAN INFORMASI DI PASAR MODAL (Studi Kasus Laporan Keuangan Tahunan 2018 PT. Garuda Indonesia, Tbk.)

AFIFAH SALSABILA AYUNINGTIAS (B011191377) "Analisis Hukum Kewajiban Pelaporan Bagi Emiten Sebagai Wujud Asas Keterbukaan Informasi Di Pasar Modal (Studi Kasus Laporan Keuangan Tahunan PT. Garuda Indonesia, Tbk. 2018)" Dibawah bimbingan Marthen Arie selaku Pembimbing Utama dan Aulia Rifai selaku Pembimbing Pendamping.

Tujuan penilitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan prinsip keterbukaan informasi di pasar modal oleh PT. Garuda Indonesia, Tbk. setelah penawaran umum dan menganalisis penerapan sanksi yang diberikan emiten terhadap pelanggaran prinsip keterbukaan informasi dalam kesalahan penyajian laporan keuangan tahunan 2018 PT. Garuda Indonesia, Tbk.

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sumber hukum dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan sekunder dengan menggunakan teknik pengumpulan studi kepustakaan.

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini: (1) Keterbukaan informasi setelah penawaran umum oleh emiten meliputi, laporan tahunan, laporan berkala, dan keterbukaan informasi atas fakta material, adapun PT. Garuda Indonesia, Tbk. telah melaksanakan kewajibannya dalam menyampaikan laporan secara terus-menerus sebagai wujud keterbukaan informasi di pasar modal. (2) Penerapan sanksi yang diberikan kepada PT. Garuda Indonesia, Tbk., atas kesalahan penyajian laporan keuangan tahunan dalam hal tidak sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku umum adalah sanksi administratif berupa membayar sejumlah denda dan melakukan restatement terhadap laporan keuangan tahunan, namun menurut pendapat penulis penerapan sanksi yang diberikan kurang tepat karena PT. Garuda Indonesia, Tbk. terindikasi melakukan tindakan window dressing yang berujung melakukan tindakan manipulasi pasar dan dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana yang diatur pada Pasal 104 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.