Strategi Komunikasi Humas Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia dalam Implementasi Keterbukaan Informasi Publik

NUR ANNISA PUTRI N. E021201088. Strategi Komunikasi Humas Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia dalam Implementasi Keterbukaan Informasi Publik. (Dibimbing oleh Sudirman Karnay dan Sartika Sari Wardanhi DHP). Tujuan penelitian ini: (1) Untuk mendeksripsikan strategi komunikasi Humas Kementerian Sekretariat Negara RI dalam implementasi keterbukaan informasi publik (2) Untuk mendeskripsikan faktor penghambat yang dihadapi oleh Humas Kementerian Sekretariat Negara RI dalam implementasi keterbukaan informasi publik. Tipe penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang dilakukan pada bulan Agustus hingga Desember 2023 dengan cara melakukan wawancara mendalam kepada Staff Biro Humas Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengambil sumber data berupa data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi serta data sekunder yang diperoleh dari buku, internet, dll. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi komunikasi Humas Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia dalam mengimplementasikan keterbukaan informasi publik melakukan 4 (empat) tahapan strategi komunikasi yang terdiri dari: 1)Penemuan Fakta (fact finding): Pada tahap ini Humas Kemensetneg mengacu pada dasar hukum yang telah mengikat dan melakukan peninjauan kembali dari hasil upaya-upaya yang telah dikerjakan sebelumnya. 2)Perencanaan (planning): Humas Kemensetneg melakukan perencanaan dengan memperhatikan unsur-unsur komunikasi seperti komunikator, pesan, media, sasaran, dan efek. 3)Aksi dan Komunikasi (action and communication): Tahap ini Humas Kemensetneg melakukan upaya-upaya yang dapat menunjang keterbukaan informasi publik, seperti transformasi pelayanan informasi publik, diseminasi informasi melalui berbagai media, dan membangun relasi dan berkolaborasi dengan stakeholders. 4)Evaluasi (evaluation): Pada tahap ini dilakukannya evaluasi dari pelaksanaan yang telah dikerjakan. Evaluasi dilakukan secara internal melalui rapat koordinasi dan secara eksternal yang dilakukan oleh Komisi Informasi melalui Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik yang dilakukan setiap tahunnya.