ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA MENGELOLA LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) TANPA IZIN (Studi Putusan No. 45/Pid.Sus/LH/2018/PN.Kdi)

ARIE PURNAMA SAPUTRA (B011191197), “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Mengelola Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Tanpa Izin (Studi Putusan No.45/Pid.Sus/2018/LH/PN.Kdi)”. Dibimbing oleh H. M. Said Karim sebagai Pembimbing Utama dan Syarif Saddam Rivanie sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan limbah bahan ber-bahaya dan beracun (B3) tanpa izin dalam perspektif hukum pidana. Dan menganalisis penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana mengelola limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) tanpa izin.

Penelitian ini merupakan tipe penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan kasus. Adapun jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan adalah berupa bahan primer, bahan sekunder, dan bahan non hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan studi literatur (liereture re-search), serta dengan analisis bahan hukum secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Dalam perspektif hukum pidana terhadap pengelolaan Limbah B3 haruslah menggunakan izin dan apabila tidak menggunakan izin dalam pengelolaan limbah B3, maka akan dikenakan sanksi pidana, akan tetapi dalam hal perizinan dapat dikecuali-kan dengan menggunakan Surat Ketetapan Menteri berdasarkan ketentu-an Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun sebagai peraturan lebih lanjut dari Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pe-nelolaan Lingkungan Hidup dalam hal Pengelolaan Limbah B3. Oleh ka-rena itu penulis tidak sependapat dengan pertimbangan hakim dengan membebaskan terdakwa dari unsur dakwaan kesatu, karena terdakwa jelas tidak memiliki izin dalam pengelolaan limbah B3 dan tidak juga mem-iliki bukti Surat Ketetapan Menteri untuk mengecualikan dari penggunaan izin pengelolaan limbah B3, sedangkan dalam perkara tindak pidana dikenal asas In criminalibus probationes bedent esse luceclariores yang berarti bahwa bukti harus lebih terang dari cahaya/seterang cahaya. 2) Penerapan hukum pidana di dalam ketentuan UU No.32 Tahun 2009 Ten-tang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam penerapan hukum pidana terhadap kasus tindak pidana pengelolaan limbah B3 tanpa izin penerapannya adalah sebagai premium remedium atau sebagai langkah awal dalam penegakan kasus tindak pidana tersebut. Oleh karena itu, penulis tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim dengan menjatuhkan putusan bebas (vrijspraak) terhadap terdakwa.