DASAR PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN MELALUI PENENTUAN VALIDASI DALAM TRANSAKSI JUAL BELI HAK ATAS TANAH=BASIS FOR COLLECTION OF FEES ON ACQUISITION OF LAND AND BUILDING RIGHTS THROUGH DETERMINATION OF VALIDATION IN SALE AND PURCHASE TRANSACTIONS OF LAND RIGHTS


Qadafi. S, Muh. Yasir (2024) DASAR PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN MELALUI PENENTUAN VALIDASI DALAM TRANSAKSI JUAL BELI HAK ATAS TANAH=BASIS FOR COLLECTION OF FEES ON ACQUISITION OF LAND AND BUILDING RIGHTS THROUGH DETERMINATION OF VALIDATION IN SALE AND PURCHASE TRANSACTIONS OF LAND RIGHTS. Thesis thesis, Universitas Hasanuddin.

[thumbnail of cover]
Preview
Image (cover)
B022221042_tesis_27-08-2024 cover1.jpg

Download (332kB) | Preview
[thumbnail of bab 1-2] Text (bab 1-2)
B022221042_tesis_27-08-2024 bab 1-2.pdf

Download (1MB)
[thumbnail of daftar pustaka] Text (daftar pustaka)
B022221042_tesis_27-08-2024 dp.pdf

Download (506kB)
[thumbnail of full text] Text (full text)
B022221042_tesis_27-08-2024.pdf
Restricted to Repository staff only until 19 August 2026.

Download (2MB)

Abstract (Abstrak)

Muh. Yasir Qadafi S (B022221042), Dasar Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Melalui Penentuan Validasi Pada Transaksi Jual Beli Hak Atas Tanah. Dibimbing oleh A. Pangerang Moenta dan Naswar.
Penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis penetapan validasi bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dalam proses transaksi jual beli hak atas tanah di Kota Makassar, (2) memberi kepastian hukum terhadap perhitungan validasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dalam proses transaksi jual beli hak atas tanah di Kota Makassar.
Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian normative dengan mengguanakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder,dan bahan non hukum. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studikepustakaan dan dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) dalam proses validasi BPHTB terhadap jual beli, BAPENDA Kota Makassar dalam prakteknya terkadang tidak menjalankan isi dari Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah terkait apabila NPOP tidak diketahui atau lebih rendah dari NJOP, maka dasar pengenaan yang dipakai seharusnya NJOP PBB, bukan harga pasar, (2) Pengenaan BPHTByang terlaksana di Kota Makassar adalah berdasarkan sistem official assessment. Dalam perhitungan validasi BPHTB terkait penetapan NPOPTKP paling rendah mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

Item Type: Thesis (Thesis)
Uncontrolled Keywords: keywords=Kata Kunci: Pajak, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions (Program Studi): Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Unnamed user with username pkl
Date Deposited: 04 Sep 2024 06:28
Last Modified: 04 Sep 2024 06:28
URI: http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/36745

Actions (login required)

View Item
View Item