Kepastian Hukum Atas Hak Penguasaan Tanah Garapan Oleh Masyarakat Lokal di Kabupaten Polewali Mandar=LEGAL CERTAINTY OF CONTROLLING RIGHTS OF CULTIVATED LAND BY LOCAL COMMUNITIES IN POLEWALI MANDAR REGENCY

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kepastian hukum atas hak penguasaan tanah garapan oleh masyarakat lokal, guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi masyarakat lokal, serta upaya pemerintah dalam memperdayakan tanah garapan yang berada di kabupaten polewali mandar.
Penelitian ini adalah penelitian empiris. Populasi penelitian ini merupakan petani penggarap di desa lampoko dan sampel penelitian ini berjumlah 20 orang penggarap dan dilakukan secara purposive sampling dengan pengambilan secara teknik sampling (non random) kemudian melakukan pengumpulan data dengan metode wawancara dan kusioner kepada masyarakat lokal yang menggarap di desa lampoko Kabupaten Polewali Mandar, untuk dijadikan bahan dan kemudian data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif deskriptif.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Kepastian hukum atas hak penguasaan tanah garapan oleh masyarakat lokal di Kabupaten Polewali Mandar dapat diwujudkan dengan melakukan pendaftaran tanah sebagaimana perintah Pasal 19 UUPA dan PP No. 24 Tahun 1997 serta Perda Kabupaten Polewali Mandar No. 4 Tahun 2017 yang telah memberikan kemudahan dalam proses pendaftaran tanah. Namun pada kenyataannya kepastian hukum belum dapat diwujudkan oleh masyarakat yang menggarap karena tanah tersebut belum didaftarkan. Hal ini disebabkan karena ketidakpedulian ataupun kurangnya kesadaran dari masyarakat itu sendiri serta beberapa juga dari masyarakat mengatakan bahwa penyebabnya juga dari segi biaya pendaftaran. (2) Upaya pemerintah daerah Kabupaten Polewali Mandar dalam memberdayakan tanah garapan dapat dilihat dari kebijakan-kebijakan pemerintah daerah mengenai persoalan pertanahan yakni Perbup Polewali Mandar No. 4 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; Perbup Polewali Mandar No. 53 Tahun 2017 Tentang Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kabupaten Polewali Mandar; Perbup Polewali Mandar No. 17 Tahun 2019 Tentang Tahapan Penanganan Konflik-Konflik Pertanahan. Kebijakan-kebijakan tersebut menjadi dasar pemerintah dalam proses untuk pemberdayaan tanah garapan yang berada di Kabupaten Polewali Mandar.