TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) SEBAGAI TIM KAMPANYE DALAM PEMILU 2018 ( STUDI PUTUSAN 15/PID.SUS/2019/PT.PAL) = JURIDICAL REVIEW OF CRIMINAL ACTS COMMITED BY STATE CIVIL APPARATUS (ASN) AS THE CAMPAIGN TEAM IN THE 2018 ELECTION (CASE STUDY DECISION NUMBER 15/PID.SUS/2019/PT.PAL)

A. SUHARTIKA DEWI HS (B011201263) dengan judul "Analisis Yuridis Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai Tim Kampanye Tahun 2018 dalam Pemilu 2018 (Studi Kasus Putusan Nomor 15/PID. SUS/2019/PT. PAL) " Di bawah bimbingan H.M. Said Karim dan Arnita Pratiwi Arifin sebagai pembimbing pendamping. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi sanksi terhadap pegawai negeri sipil negara (ASN) dalam kampanye 2018 yang dengan sengaja melanggar sebagaimana diatur dalam Pasal 280 ayat (2) huruf F (Studi Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PT. PAL)
Jenis penelitian yang digunakan adalah hukum normatif ini, dianalisis berdasarkan data sekunder yang telah dikumpulkan. Materi hukum terdiri dari materi hukum primer, materi hukum sekunder, yaitu buku. Serta jurnal dan hasil penelitian hukum sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini. Hasil penelitian ini dianalisis secara perspektif-normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Kualifikasi Tindak Pidana Terhadap Aparatur Sipil Negara yang terlibat dalam kampanye Pemilihan Umum 2018 sesuai dengan pemenuhan unsur-unsur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dan termasuk dalam unsur keistimewaan formal karena memenuhi ciri-ciri perbuatan yang dianggap telah selesai oleh komisi tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang 2) Analisis Putusan Hakim mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai tim kampanye dalam Pemilu 2018, studi kasus putusan Nomor 15/Pid.sus/2019 harus dikaji berdasarkan beberapa hal, Seperti dalam kasus ini, hakim menjatuhkan putusan dengan mengabulkan permohonan dakwaan dari jaksa, namun hakim tidak mempertimbangkan penggabungan tindak pidana yang disebut koncursus realis. studi kasus putusan Nomor 15/Pid.sus/2019 harus ditinjau kembali berdasarkan beberapa hal, Hakim dalam perkara ini tidak mempertimbangkan kejelasan konsekuensi dan konsentrator Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Khususnya dalam Pasal 280 ayat (2) dan Pasal 521 Jo tentang sanksi atas pelanggaran pidana dalam melaksanakan kampanye oleh PNS Negara. Jadi dalam kasus tindakan ini, penulis tidak setuju dengan aturan undang-undang pemilihan umum.