Kebijakan Larangan Ekspor Bijih Bauksit Indonesia Berdasarkan Prinsip Restriksi Kuantitatif dalam GATT 1994-WTO = Indonesia's Bauxite Ore Export Prohibition Policy Based on Restriction Quantitative Principle in GATT 1994-WTO

MEIRISPA AMANAH (B011191299). “Kebijakan Larangan Ekspor Bijih Bauksit Indonesia Berdasarkan Prinsip Restriksi Kuantitatif dalam GATT 1994-WTO”. Dibimbing oleh Juajir Sumardi sebagai Pembimbing Utama dan Birkah Latif sebagai Pembimbing Pendamping. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep prinsip restriksi kuantitatif dalam GATT 1994 dan kaitannya dengan kebijakan larangan ekspor bijih bauksit Indonesia serta pengecualian kebijakan tersebut pada pelanggaran restriksi kuantitatif.Tipe penelitian yang digunakan ialah tipe penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan bersumber pada bahan hukum primer berupa perjanjian internasional dan undang-undang. Bahan hukum sekunder berupa buku teks hukum, tulisan ilmiah, hasil-hasil penelitian, serta pendapat para ahli. Serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum, kamus Bahasa, ensiklopedia hukum, maupun bahan internet lainnya. Keseluruhan bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.
Adapun hasil dari penelitian ini ialah, 1) Prinsip restriksi kuantitatif merupakan salah satu prinsip yang termuat dalam GATT 1994 yang melarang adanya hambatan terhadap ekspor suatu komoditas tertentu di luar dari hambatan pada tarif. Berdasarkan tinjauan pada Pasal XI GATT 1994, kebijakan larangan ekspor bijih bauksit dapat dianggap sebagai bentuk pembatasan kuantitatif dan memenuhi kualifikasi tindakan yang dijelaskan dalam pasal tersebut, yaitu tindakan yang dapat menghambat kegiatan ekspor. 2) Kebijakan larangan ekspor bijih bauksit Indonesia dapat dibenarkan berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam GATT 1994, seperti Pasal XI ayat 2(a), Pasal XX (g), dan Pasal XI (i). Namun, Indonesia perlu memastikan bahwa kebijakan ini tidak diskriminatif, bersifat sementara, dan sejalan dengan produksi serta konsumsi domestik. Selain itu, berdasarkan Prinsip Sovereignty over Natural Resources, Indonesia memiliki hak penuh untuk mengatur dan memanfaatkan sumber daya alam, termasuk bauksit, tanpa campur tangan asing, demi pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakatnya.