Analisis Yuridis Independensi Hakim Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Studi Kasus Pemberhentian Hakim Konstitusi Oleh Dewan Perwakilan Rakyat)

Mohammad Fachri Haekal (B011191167) dengan judul “Analisis Yuridis Independensi Hakim Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Studi Kasus Pemberhentian Hakim Konstitusi Oleh Dewan Perwakilan Rakyat)”. Di bawah bimbingan (Prof. Dr. A. M. Yunus Wahid S.H., M.Si.) sebagai pembimbing utama, dan (Fajlurrahman S.H., M.H.) sebagai pembimbing pendamping.
Penelitian ini memiliki tujuan untuk memahami bagaimana penerapan prinsip independensi hakim konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang pada dasarnya terdapat dua yaitu independensi institusional dan independensi fungsional serta untuk memahami bagaimana mekanisme untuk melaksanakan pemberhentian hakim konstitusi sesuai dengan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan peraturan Mahkamah Konstitusi.
Penelitian hukum normatif ini merupakan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer (peraturan perundang-Undangan), bahan hukum sekunder (buku, jurnal, dan karya ilmiah). Dari kedua bahan hukum yang telah diperoleh tersebut kemudian diolah dan dianalisis, sehingga memperoleh gambaran sistematis dan komprehensif untuk menghasilkan analisis yang tajam.
Hasil dari penelitian ini adalah (1) Pelaksanaan prinsip independensi kekuasaan kehakiman di Indonesia terjamin dalam Undang-Undang NRI tahun 1945 dan peraturan Undang-Undang yang menyatakan kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (2) mekanisme pemberhentian hakim konstitusi yang dilakukan harus sesuai dengan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan peraturan Mahkamah Konstitusi.