ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA EKSPLOITASI SECARA SEKSUAL TERHADAP ANAK UNTUK MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI (Studi Kasus Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Amt) = JURIDICAL ANALYSIS OF CRIMINAL OFFENSE SEXUAL EXPLOITATION OF CHILDREN FOR SELF BENEFIT (Study Of Decision Number 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Amt)

MUHAMMAD FADLILLAH SANDY (B011191349), “Analisis Yuridis Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Terhadap Anak Untuk Menguntungkan Diri Sendiri (Studi Kasus Putusan No. 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Amt)”. Di bawah bimbingan Abd. Asis dan Muh. Djaelani Prasetya.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak dalam perspektif hukum pidana dan juga menganalisis penerapan hukum pidana pada tindak eksploitasi seksual terhadap anak dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Amt.
Metode penelitian yang digunakan pada penelitian normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer (peraturan perundang- undangan, putusan pengadilan negeri), bahan hukum sekunder (buku, jurnal, makalah dan karya ilmiah) yang dianalisis secara preskriptif.
Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini, yaitu: (1) Tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak merupakan bentuk kejahatan terhadap kesusilaan. Salah satu aturan yang mengatur mengenai persetubuhan terhadap anak yakni Pasal 88 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Rumusan dari pasal tersebut termasuk ke dalam delik biasa; (2) Pada Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Amt, terdakwa terbukti melanggar Pasal 88 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam putusan pidana yang dijatuhkan hakim pada terdakwa lebih rendah dari tuntutan pidana penuntut umum. Hal tersebut dapat dilakukan oleh hakim, pada prinsipnya hakim bebas dan mandiri untuk menentukan hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa. Hakim dapat menjatuhkan putusan pidana lebih rendah, sama, bahkan lebih tinggi dari tuntutan pidana penuntut umum, asalkan tetap memenuhi batasan yang ada.