TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP THE CONVENTION ON BIOLOGICAL DIVERSITY DALAM UPAYA MENANGANI PERMASALAHAN KONSERVASI HABITAT ORANGUTAN SUMATERA = INTERNATIONAL LAW REVIEW ON THE CONVENTION ON BIOLOGICAL DIVERSITY IN EFFORTS TO ADDRESS CONSERVATION ISSUES OF THE SUMATRAN ORANGUTAN HABITAT

IVANA MANURUN DAWENAN (B11116384) “Tinjauan Hukum Internasional Terhadap The Convention On Biological Diversity Dalam Upaya Menangani Permasalahan Konservasi Habitat Orangutan Sumatera”. Di bawah bimbingan La Ode Muhammad Syarif, S.H., LL.M., Ph.D. sebagai Pembimbing Utama dan Dr. Birkah Latif, S.H., M.H., LL.M. sebagai Pembimbing Pendamping.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan The Convention On Biological Diversity terhadap upaya penanganan masalah konservasi habitat orangutan di Pulau Sumatera dan untuk mengetahui bentuk upaya penanganan masalah konservasi habitat orangutan di Pulau Sumatera berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 Tentang Pengesahan United Nations Convention On Biological Diversity.
Metode Penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif yaitu suatu pendekatan penelitian digunakan untuk memahami dan menganalisis fenomena hukum dari sudut pandang kualitatif. Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini berupa studi pustaka dan wawancara.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa, 1) Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi United Nations Convention on Biological Diversity belum sepenuhnya menjalankan amanah UNCBD. Salah satu indikasi bahwa upaya tersebut belum seluruhnya terpenuhi adalah melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 yang dinilai tidak lagi sesuai dengan kondisi Indonesia saat ini. 2) Pemerintah Indonesia belum sepenuhnya mewujudkan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan UNCBD dalam menangani konservasi habitat orangutan di Pulau Sumatera. Hal ini terlihat pada kurangnya peran yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah dalam menjaga Bentang Alam Bukit Barisan, yang merupakan habitat bagi orangutan Tapanuli dan orangutan Sumatera serta keberadaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang lebih menitik beratkan pada aspek pemanfaatan sumber daya dan lingkungannya, serta sangat sedikit menyinggung perlindungan lingkungan. Sebagai hasilnya, tanggung jawab ini justru ditangani oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) seperti Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI).

Keywords : Konservasi, United Nations Convention on Biological Diversity (UNCBD), Orangutan, Sumatera.