TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP TINDAKAN MILITER ARGENTINA DAN INGGRIS DI KEPULAUAN FALKLAND TANPA ADANYA DEKLARASI PERANG 1982 = International Legal Review of the Military Actions of Argentine and Britain in the Falkland Islands Without the Declaration of War 1982

Gustavo Gilbert Pondaag (B11116370) dengan judul ―Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Tindakan Militer Argentina dan Inggris di Kepulauan Falkland Tanpa Adanya Deklarasi Perang 1982”. Di bawah bimbingan Syamsudin Muhammad Noor sebagai Pembimbing utama dan Tri Fenny Widayanti sebagai Pembimbing pendamping.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum yang mengatur tentang penggunaan deklarasi perang dalam memulai suatu konflik atau perang serta bagaimana akibatnya dalam konflik Falkland 1982. Perang telah menjadi cara yang umum dalam penyhelesaiansuatu sengketa. Konsep deklarasi perang sudah menjadi umum dari masa Bronze Age hingga masa modern. Namun penggunaannya tergolong masih sangat minim meskipun sudah punya aturan tersendiri. Konflik Falkland juga menjadi salah satu konflik modern yang dimulaii tanpa pernyataan perang. Dalam penulisan skripsi ini, penulis akan memaparkan aturan hukum yang digunakan dalam praktik penggunaan deklarasi perang serta juga bagaimana dampaknya dalam konflik Falkland.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan menjadikan Konvensi den Haag 1907 serta Konvensi Jenewa 1949 sebagai sumber hukum utamanya. Dan studi pustaka (library research) yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan menelaah buku-buku, jurnal hukum, peraturan perundang-undangan dan data yang didapatkan dari penulisan melalui berbagai media yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini. Adapun hasil penelitian adalah 1) dalam Pasal 2 dan 3 konvensi den Haag 1907 telah mengatur bahwa dalam memulai permusuhan/peperangan, haruslah ada suatu deklarasi atau ultimatum terlebih dahulu, disertai juga kepada negara netral. Selain itu keberlakuan hukum perang, terjadi ketika telah terjadi konflik langsung dilapangan. 2) meskipun tidak mengeluarkan deklarasi perang, rezim hukum tetap berubah. Alasan tidak dikeluarkannya deklarasi perang lebih sebatas alasan politis untuk menghindari konflik lain dengan negara sekutu masing-masing.

Keywords : Deklarasi Perang, Konflik Falkland, Malvinas.