TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA MELAKUKAN KEGIATAN USAHA PERDAGANGAN YANG TIDAK MEMILIKI PERIZINAN DI BIDANG PERDAGANGAN (Studi Kasus Nomor 1566/Pid.Sus/2020/PN.MKS) = JURISDICTION ON THE CRIMINAL ACT OF ACTIVITIES OF TRADING BUSINESSES THAT DO NOT HAVE A LICENSURE IN THE TRADE SECTOR (Case Study Number 1566/Pid.Sus/2020/PN.MKS)

Eriza Maharani Abdullah (B011171556) dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Melakukan Usaha Perdagangan Yang Tidak Memiliki Perizinan Di Bidang Perdagangan (Studi Kasus Nomor 1566/Pid.Sus/2020/PN.MKS)”. Di bawah bimbingan oleh H. Muhammad Said Karim sebagai Pembimbing Utama dan Syarif Saddam Rivanie sebagai Pembimbing Pendamping.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui yaitu 1). Untuk menganalisis kualifikasi tindak pidana perdagangan tanpa izin dan 2). Untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan tanpa izin dalam putusan nomor 1566/Pid.Sus/2020/PN.MKS.
Penelitian menggunakan metode normatif yang dilakukan dengan studi kasus putusan dan perundang-undangan. Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu hukum primer dan sekunder. Pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan dan dokumen. Analisis bahan hukum berdasar pendekatan kasus dan Perundang-undangan.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (I) Kualifikasi pengaturan tindak pidana oleh majelis hakim terhadap pelaku tindak pidana perdagangan tanpa izin diatur dalam Pasal 107 Jo. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan sanksi yang diberikanpun sudah sesuai dengan sistem pemidanaan dalam UU Nomor 7 Tahun 2014. (II) Pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan tanpa izin dalam putusan Nomor 1566/Pid.Sus/2020/PN.MKS. Dalam pertimbangan majelis hakim lebih mengutamakan keterangan pendapat para saksi ahli dan kronologis hukum perbuatan terdakwa beserta bukti-bukti yang diperlihatkan dimuka pengadilan telah memenuhi unsur-unsur perbuatan terdakwa sejalan dengan Pasal 106 jo. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 jo. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan No. 1191 Tahun 2010 tentang Penyaluran Alat Kesehatan. Sehingga pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa telah sesuai dengan ketentuan hukum pemidanaan materil.

Keywords : Tanpa Izin, Tindak Pidana, Usaha Perdagangan.