PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENCEGAHAN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN DI KABUPATEN MAROS = THE ROLE OF LOCAL GOVERNMENT IN PREVENTING THE TRANSFER OF AGRICULTURAL LAND FUNCTIONS IN MAROS DISTRICT


Asiah Jamilah, Nur (2023) PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENCEGAHAN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN DI KABUPATEN MAROS = THE ROLE OF LOCAL GOVERNMENT IN PREVENTING THE TRANSFER OF AGRICULTURAL LAND FUNCTIONS IN MAROS DISTRICT. Skripsi thesis, Universitas Hasanuddin.

[thumbnail of Cover]
Preview
Image (Cover)
B11116111_skripsi_16-02-2024 Cover1.jpg

Download (210kB) | Preview
[thumbnail of Bab 1-2] Text (Bab 1-2)
B11116111_skripsi_16-02-2024 bab1-2.pdf

Download (2MB)
[thumbnail of Dapus] Text (Dapus)
B11116111_skripsi_16-02-2024 Dapus.pdf

Download (644kB)
[thumbnail of Full Text] Text (Full Text)
B11116111_skripsi_16-02-2024.pdf
Restricted to Repository staff only until 1 January 2026.

Download (2MB)

Abstract (Abstrak)

Nur Asiah Jamilah (B11116111) dengan Judul “Peran Pemerintah Daerah dalam Pencegahan Alih Fungsi Lahan Pertanian di Kabupaten Maros”. Di bawah bimbingan Kahar Lahae sebagai Pembimbing Utama dan Andi Suci Wahyuni sebagai Pembimbing Pendamping. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam upaya pencegahan alih fungsi lahan pertanian dan untuk mengidentifikasi bentuk pengawasan pemerintah daerah terhadap alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Maros. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Berlokasi di Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros. Data primer diperoleh melalui teknik pengumpulan data berupa penelitian lapangan yang diperoleh dengan wawancara dan data sekunder diperoleh dengan studi kepustakaan, yang kemudian dianalisis secara deskriptif analitis. Adapun hasil penelitian ini, yaitu Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan belum implementatif, hal ini dikarenakan peraturan daerah tersebut belum dilengkapi dengan peta spasial LP2B. sehingga kebijakan ini belum bisa dijadikan sepenuhnya acuan dalam pengendalian alih fungsi lahan. Sedangkan pengawasan pemerintah terhadap alih fungsi lahan dilakukan melalui upaya preventif berupa pengaturan, perizinan dan sosialisasi serta upaya represif berupa pemberian sanksi.

Kata Kunci : Alih Fungsi Lahan; Implementasi Kebijakan; Pengawasan Pemerintah Daerah

Item Type: Thesis (Skripsi)
Uncontrolled Keywords: Land Conversion; Policy Implementation; Local Government Surveillance
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions (Program Studi): Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: - Andi Anna
Date Deposited: 26 Aug 2024 06:00
Last Modified: 26 Aug 2024 06:00
URI: http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/35797

Actions (login required)

View Item
View Item