ANALISIS TERHADAP AKTA JUAL BELI TANAH SEBAGIAN YANG DIBUAT SEBELUM MELAKUKAN PEMECAHAN/PEMISAHAN SERTIPIKAT INDUK

ROSIDAH APRIANTI SAAD (P3600216032) “ANALISIS TERHADAP AKTA JUAL BELI TANAH SEBAGIAN YANG DIBUAT SEBELUM MELAKUKAN PEMECAHAN/PEMISAHAN SERTIPIKAT INDUK” dibimbing oleh Bapak Aminuddin Salle selaku Pembimbing I dan Ibu Sri Susyanti Nur selaku Pembimbing II.
Adanya Pasal 7 Ayat (4) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013, mewajibkan PPAT/s dalam hal terjadi peralihan hak sebagian bidang tanah, terlebih dahulu dilakukan pemecahan/pemisahan sertipikat atas nama sendiri, untuk selanjutnya di buatkan akta jual beli.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepastian hukum Akta jual dan Untuk mengetahui implikasi hukum yang terjadi terhadap akta jual beli yang dibuat sebelum melakukan pemecahan/pemisahan menurut Peraturan Kepala BPN RI Nomor 2 Tahun 2013. Penelitian ini menggunakan penelitian Empiris. Lokasi penelitian dilakukan di Kota Makassar, Kabupaten Gowa, dan Kabupaten Maros.
Hasil penelitian ditemukan bahwa pada umumnya kepastian hukum Akta jual beli tanah sebagian sebelum melakukan pemecahan/pemisahan sertipikat induk, secara formalitas akta tersebut tetap akta otentik dan pelaksanaan pendaftaran tanahnya dapat tetap diproses di Kantor Pertanahan. Akibat yang timbul terhadap akta jual beli tanah sebagian yang belum dilakukan pemecahan/pemisahan yaitu Tidak adanya kepastian luas dalam akta tersebut. Sehingga dapat menimbulkan ketidakjelasan luas tanah yang dimiliki. Dengan demikian Akta tersebut dapat terdegradasi kekuatan pembuktiannya menjadi akta di bawah tangan karena tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang dan atau peraturan-peraturan lain.
Kata Kunci: Akta PPAT, Kepastian Hukum, Implikasi Hukum