ANALISIS TERHADAP AKTA JUAL BELI TANAH SEBAGIAN YANG DIBUAT SEBELUM MELAKUKAN PEMECAHAN/PEMISAHAN SERTIPIKAT INDUK


SAAD, ROSIDAH APRIANTI (2019) ANALISIS TERHADAP AKTA JUAL BELI TANAH SEBAGIAN YANG DIBUAT SEBELUM MELAKUKAN PEMECAHAN/PEMISAHAN SERTIPIKAT INDUK. Thesis thesis, Universitas Hasanuddin.

[thumbnail of Cover]
Preview
Image (Cover)
19_P3600216032_Cover1.jpg

Download (4kB) | Preview
[thumbnail of Bab 1-2] Text (Bab 1-2)
19_P3600216032(FILEminimizer)..ok 1-2.pdf

Download (650kB)
[thumbnail of Dapus] Text (Dapus)
19_P3600216032(FILEminimizer)..ok dapus.pdf

Download (17kB)
[thumbnail of Full Text] Text (Full Text)
19_P3600216032(FILEminimizer)..ok.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (757kB)

Abstract (Abstrak)

ROSIDAH APRIANTI SAAD (P3600216032) “ANALISIS TERHADAP AKTA JUAL BELI TANAH SEBAGIAN YANG DIBUAT SEBELUM MELAKUKAN PEMECAHAN/PEMISAHAN SERTIPIKAT INDUK” dibimbing oleh Bapak Aminuddin Salle selaku Pembimbing I dan Ibu Sri Susyanti Nur selaku Pembimbing II.
Adanya Pasal 7 Ayat (4) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013, mewajibkan PPAT/s dalam hal terjadi peralihan hak sebagian bidang tanah, terlebih dahulu dilakukan pemecahan/pemisahan sertipikat atas nama sendiri, untuk selanjutnya di buatkan akta jual beli.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepastian hukum Akta jual dan Untuk mengetahui implikasi hukum yang terjadi terhadap akta jual beli yang dibuat sebelum melakukan pemecahan/pemisahan menurut Peraturan Kepala BPN RI Nomor 2 Tahun 2013. Penelitian ini menggunakan penelitian Empiris. Lokasi penelitian dilakukan di Kota Makassar, Kabupaten Gowa, dan Kabupaten Maros.
Hasil penelitian ditemukan bahwa pada umumnya kepastian hukum Akta jual beli tanah sebagian sebelum melakukan pemecahan/pemisahan sertipikat induk, secara formalitas akta tersebut tetap akta otentik dan pelaksanaan pendaftaran tanahnya dapat tetap diproses di Kantor Pertanahan. Akibat yang timbul terhadap akta jual beli tanah sebagian yang belum dilakukan pemecahan/pemisahan yaitu Tidak adanya kepastian luas dalam akta tersebut. Sehingga dapat menimbulkan ketidakjelasan luas tanah yang dimiliki. Dengan demikian Akta tersebut dapat terdegradasi kekuatan pembuktiannya menjadi akta di bawah tangan karena tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang dan atau peraturan-peraturan lain.
Kata Kunci: Akta PPAT, Kepastian Hukum, Implikasi Hukum

Item Type: Thesis (Thesis)
Subjects: K Law > K Law (General)
Depositing User: S.Sos Rasman -
Date Deposited: 18 Mar 2021 01:13
Last Modified: 18 Mar 2021 01:13
URI: http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/3559

Actions (login required)

View Item
View Item