PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK DALAM PERCERAIAN SIPURANG PADA MASYARAKAT ADAT TOLOTANG

ANDI MUH. RESKY (B1116505) dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perceraian Sipurang Pada Masyarakat Adat Tolotang” Di bawah bimbingan A. Suryaman Mustari Pide sebagai Pembimbing Utama dan Amaliyah sebagai Pembimbing Pendamping. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum dan bentuk perlindungan hukum bagi para pihak yang melakukan perceraian Sipurang dalam Masyarakat Adat Tolotang serta akibat hukum terhadap ahli waris para pihak. Penelitian ini merupakan penelitian empiris. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi kepustakaan. Data yang diperoleh kemudian disusun dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian bahwa perceraian yang terjadi pada masyarakat Tolotang melibatkan tokoh adat (Uwa) sebagai pemutus perceraian yang memiliki peran penting dengan memberikan masukan, pertimbangan, memutuskan, dan menetapkan absahnya sebuah perceraian. Namun, perceraian dihadapan Uwatta tidak berkekuatan hukum tetap karena melanggar ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Akibat hukum yang ditimbulkan dari perceraian sipurang,yaitu ikatan perkawinan di antara suami istri tersebut belum putus secara hukum, sehingga baik suami maupun istri masih terikat hak dan kewajiban antara suami-istri. Perceraian tersebut juga tidak memiliki kekuatan hukum tetap karena dilakukan diluar pengadilan serta akibat hukum terhadap ahli waris para pihak tetap diwajibkan menafkahi anaknya hingga usia dewasa dan ahli waris memiliki hak untuk mewaris.