Analisis Komparatif Tindak Pidana Kesusilaan Berbasis Media Elektronik Berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2023/PN. Tbh)

DAHSYAT RAHMADHIANI (B011201248), dengan judul “Analisis Komparatif Tindak Pidana Kesusilaan Berbasis Media Elektronik Berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2023/PN. Tbh)”. Di bawah bimbingan H. M. Said Karim selaku Pembimbing Utama dan Syarif Saddam Rivanie selaku Pembimbing Pendamping.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan pengaturan tindak pidana kesusilaan berbasis media elektronik berdasarkan Undang- Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta menganalisis penerapan hukum pidana materil tindak pidana kesusilaan berbasis media elektronik pada putusan nomor 144/Pid.Sus/2023/PN. Tbh.
Penelitian ini menerapkan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan perbandingan. Bahan hukum dari penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan maupun hasil penelitian hukum terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Hasil penelitian ini dianalisis secara preskriptif-normatif.
Penulis dalam menganalisis penelitian ini menemukan hasil penelitian berupa (1) Perbedaan pengaturan tindak pidana kesusilaan berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik terdapat pada latar belakangnya masing-masing serta ketentuan rumusan pasal yang memiliki fokus berbeda dalam unsur perbuatan melawan hukumnya. (2) Penerapan hukum pidana materil merujuk pada asas lex specialis sistematis penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik pada putusan nomor 144/Pid.Sus/2023/PN. Tbh masih kurang tepat jika dilihat dari rumusan pasal dalam dakwaan yang sebenarnya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual lebih mendominasi dalam pemenuhan unsur yang diperbuat oleh pelaku serta pemenuhan hak-hak korban yang terabaikan jika menggunakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik disamping Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam memutus tindak pidana kesusilaan berbasis media elektronik.