POLITIK DESENTRALISASI DI PROPINSI SULAWESI (1950-1957) = DECENTRALIZATION POLITICS IN THE PROVINCE OF SULAWESI (1950 -1957)

Sultan Abdul Gafur Muahamad, Nomor Induk Mahasiswa F061181315, dengan judul “Politik Desentralisasi di Propinsi Sulawesi tahun 1950-1957” dibimbing oleh Drs. Dias Pradadimara, M.A., M.S dan Drs. Abd. Rasyid Rahman, M.Ag.
Penelitian ini membahas dinamika politik desentralisasi di Propinsi Sulawesi selama periode 1950-1957. Fase ini merupakan periode awal kemerdekaan Indonesia, di mana negara sedang berusaha membangun sistem pemerintahan yang sesuai dengan semangat desentralisasi untuk memberikan kekuasaan kepada daerah-daerah. Fokus utama penelitian ini adalah mengungkap bagaimana politik desentralisasi di Sulawesi berevolusi selama periode tersebut. Penelitian ini menggunakan metode historis dengan menganalisis berbagai sumber primer seperti arsip pemerintah, dokumen resmi seperti konstitusi, serta laporan politik dan surat kabar. Data yang dikumpulkan dianalisis dengan mempertimbangkan konteks sejarah dan politik yang mempengaruhi kebijakan desentralisasi di Sulawesi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik desentralisasi di Sulawesi pada periode 1950-1957 dipengaruhi oleh sejumlah faktor yaitu pemberlakuan dualisme regulasi yaitu UU No. 22 tahun 1948 dan UU NIT No. 44 tahun 1950 yang mempengaruhi pembentukan daerah swatantra dan lembaga daerah berimplikasi terhadap dinamika hubungan pusat dan daerah dalam menjalankan wewenangnya sesuai regulasi. Pertentangan kewenangan antara pusat dan daerah mempengaruhi tokoh-tokoh lokal dalam memperjuangkan otonomi daerah dengan tujuan untuk akselerasi pembangunan dan mencegah pemekaran Propinsi di wilayah Sulawesi. Momentum krisis daerah yang terjadi di Sumatera pada akhir tahun 1956 menjadi faktor penunjang untuk segera dikabulkan aspirasi guna menjadikan Propinsi Sulawesi sebagai Propinsi otonom. Namun Pemerintah Pusat belum mengabulkan permohonan tersebut sehingga memicu lahirnya Pergerakan Semesta Alam (Permesta).

Kata kunci: Politik, Kebijakan Desentralisasi, Propinsi Sulawesi