Responsivitas Penyelenggaraan Layanan Publik di Kabupaten Bantaeng = Responsiveness of Public Service Implementation in Bantaeng Regency

KSATRIAWAN ZAENUDDIN. Responsivitas Penyelenggaraan Layanan Publik di Kabupaten Bantaeng (dibimbing oleh Nurlinah dan Suhardiman Syamsu). Responsivitas merupakan salah satu indikator dalam menilai kualitas pelayanan publik dan kinerja baik buruknya suatu organisasi. Mal pelayanan publik (MPP) adalah upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan terpadu dan secara ex officious. penyelenggaraannya dibebankan kepada DPMPTSP. Oleh karenanya, DPMPTSP dihadapkan kepada tugas pelayanannya dan juga penyelenggaraan MPP Permasalahannya adalah adanya kekosongan unit layanan di MPP Bantaeng sehingga dipertanyakan seperti apa responsivitas DPMPTSP dalam menjaga ketersediaan layanan di MPP Bantaeng. Untuk mencapai tujuan penelitian tersebut, diukur melalui empat indicator, yaitu kemampuan merespon, kecepatan, ketepatan. dan kemampuan menanggapi keluhan masyarakat. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan memanfaatkan data deskriptif. Pengumpulan data melalui ebservasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data terdiri atas pengondensasian data, penyajian data, dan penyimpulan. Penelitian ini dibatasi pada unit layanan Samsat di MPP Bantaeng. Hasil penelitian menunjukkan (1) kemampuan merespon, DPMPTSP menunjukkan sikap dan komunikasi yang positif melalui pemberian informasi, kemudahan proses permohonan, dukungan bagi penyandang disabilitas, dan koordinasi dengan unit layanan; (2) kecepatan penyelenggaraan MPP melalui koordinasi harian, penyesuaian jam operasional, dan promosi layanan. Namun, masih terjadi kekosongan permintaan layanan yang membutuhkan strategi lebih lanjut dalam meningkatkan minat masyarakat; (3) ketepatan penyelenggaraan, DPMPTSP Kabupaten Bantaeng menghadapi kendala struktur organisasi yang kurang jelas dan kurangnya pemahaman mengenai tugas subunit di MPP. Jam operasional yang berbeda antarunit layanan yang menimbulkan disinformasi kepada masyarakat. Evaluasi berkala perlu diperkuat untuk mengatasi masalah tersebut. Belum maksimalnya penyelenggaraan MPP sesuai Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2019 dan Perjanjian Kerja Sama antar-SKPD/instansi terkait; (4) kemampuan DPMPTSP dalam menanggapi keluhan masyarakat di MPP Bantaeng masih belum berjalan maksimal, diperlukan pengembangan fasilitas pengaduan dan penjabaran dalam SOP, serta kejelasan keluhan. Kendalanya kurangnya mendalami peran dalam organisasi MPP, SDM SKPD/instansi terkait dan sosialisasi yang masih kurang, MPP Bantaeng belum menjadi pilihan utama bagi masyarakat.

Kata kunci : Responsivitas, DPMPTSP, MPP Bantaeng