KAPABILITAS PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PENAMBANGAN ILEGAL DI KABUPATEN BERAU = REGIONAL GOVERNMENT CAPABILITY TOWARDS ILLEGAL MINING IN BERAU REGENCY

Keberadaan tambang ilegal di Kabupaten Berau merupakan sebuah permasalahan serius dan tantangan yang harus dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Berau, kegiatan pengambilan sumber daya batubara secara illegal yang mengancam sumber pendapatan bagi daerah serta kerusakan lingkungan.
Penelitian ini bertujuan untuk menilai sejauh mana kemampuan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten dalam menghadapi dan mengatasi kegiatan pertambangan illegal. Penelitian ini mengunakan teori kapabilitas sistem politik sebagai parameter untuk mengukur keberhasilan pemerintah Kabupaten Berau terhadap tambang ilegal. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan pengumpulan datanya menggunakan wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Adapun dalam mengolah data yang diperoleh, menggunakan analisis deskriptif kualitatif.
Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Pemerintah daerah Kabupaten Berau kurang efektif dalam memanfaatkan fungsi ekstraktif mereka, terutama dalam hal pelaporan dan koordinasi dengan pihak kepolisian. Pelaporan menjadi krusial untuk memulai proses hukum terkait tindak pidana kegiatan ilegal; namun, tanpa laporan resmi, proses hukum dan penindakan terhadap kegiatan ilegal sulit dilakukan. Upaya koordinasi antara Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) dengan pihak kepolisian telah dilakukan namun belum optimal. Selain itu implementasi fungsi regulatif pemerintah daerah Kabupaten Berau terhadap pertambangan ilegal masih belum optimal. Meskipun terdapat regulasi yang jelas, rendahnya keseriusan dalam menangani masalah ini menjadikan upaya penegakan hukum belum memberikan hasil yang memuaskan.
Temuan ini menyeroti pentingnya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dengan aparat penengak hukum untuk mengatasi tantangan yang dihadapi.

Kata Kunci : Ekstraktif, Kabupaten Berau, Kapabilitas, ,Tambang Ilegal, Regulatif