KONFLIK SOSIAL PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA TAWA KECAMATAN BACAN TIMUR TENGAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN = Social Conflict of Village Head Election in Tawa Village, Bacan Timur Tengah district, South Halmahera Regency.

Penelitian ini bertujuan menganalisis (1) bentuk konflik sosial pemilihan kepala desa di Desa Tawa dan implikasinya di masyarakat, dan (2) bentuk Integrasi Sosial pasca pemilihan kepala desa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling. Sumber data berupa data primer dan sekunder. Data dianalisis menggunakan analisis kualitatif, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk-bentuk konflik sosial yang terjadi pada pemilihan kepala desa dilihat dari prapemilihan dan pascapemilihan kepala desa. Pada prapemilihan, bentuk konfliknya bersifat laten yang dipicu oleh pertikaian antara tim sukses petahana dengan gabungan beberapa marga. hal ini terjadi karena masyarakat kecewa terhadap sikap dan tindakan petahana yang tidak menyalurkan bantuan langsung tunai sesuai dengan aturan. Begitu juga, gaji kepala urusan (KAUR), badan permusyawaratan desa (BPD) yang tidak dibayarkan dan juga pembangunan infrastruktur desa baik, jalan setapak dan pagar yang tidak selesai. Indikasi konflik laten berbentuk protes warga. Adapun pada pascapemilihan, bentuk konfliknya bersifat manifest yakni konflik yang diwarnai dengan pemukulan, pertikaian antar kontestan yang berimplikasi rusaknya tatanan sosial masyarakat. Namun, konflik sosial justru mengkonsolidasikan berbagai marga di Desa Tawa sehingga integrasi sosial tetap terjaga. Hal ini berbeda sebelum pemilihan, beberapa marga di desa justru renggang. Namun, setelah pemilihan hubungan mereka makin baik. Hasil penelitian ini merekomendasikan pentingnya pembenahan undang-undang yang mengatur pemilihan kepala desa agar pelaksanaan demokrasi di desa tidak merusak tatanan sosial desa. Karena itu, disarankan adanya revisi UU tentang Pemerintahan Desa.

Kata Kunci: Konflik Sosial, Pemilihan, Kepala Desa, Halmahera Selatan