HAKIKAT PEMBENTUKAN PERATURAN DESA PADA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA = THE ESSENCE OF FORMING VILLAGE REGULATIONS IN THE ADMINISTRATION OF VILLAGE GOVERNMENT

Tipe penelitian ini penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer dan sekunder yang telah disinkronisasi secara sistematis kemudian dikaji lebih lanjut berdasarkan teori-teori hukum yang ada sehingga diperoleh rumusan ilmiah untuk menjawab persoalan hukum yang dibahas dalam penelitian hukum ini.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) Hakikat pembentukan peraturan desa pada penyelenggaraan pemerintahan desa adalah hak mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri sebagai konsekuensi dianutnya asas rekognisi, 2) Materi muatan peraturan desa merupakan penjabaran atas berbagai kewenangan yang dimiliki Desa mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sebagai sebuah produk hukum, peraturan desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan tidak boleh merugikan kepentingan umum, 3) Pembentukan peraturan desa yang ideal demi terselenggaranya pemerinatah desa yang baik, maka setidak-tidaknya dalam pembentukan peraturan desa wajib menggunakan bahasa yang mudah dipahami masyarakat desa, penegakan hukum, dan sanksi.

Kata Kunci : Pembentukan; Peraturan Desa; Pemerintahan Desa.