Hasbullah, Mardiana (2024) IMPLEMENTASI MUTASI DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG PROFESIONAL = IMPLEMENTATION OF MUTATIONS IN THE CONTEXT OF CREATING PROFESSIONAL SIVIL CERVANTS. Thesis thesis, Universitas Hasanuddin.
B012221047_tesis_08-05-2024 cover1.png
Download (507kB) | Preview
B012221047_tesis_08-05-2024 1-2.pdf
Download (1MB)
B012221047_tesis_08-05-2024 dp.pdf
Download (2MB)
B012221047_tesis_08-05-2024.pdf
Restricted to Repository staff only until 24 April 2026.
Download (4MB)
Abstract (Abstrak)
MARDIANA HASBULLAH (B012221047) dengan judul “Implementasi Mutasi Dalam Rangka Mewujudkan Pegawai Negeri Sipil Yang Profesional” (dibimbing oleh Naswar dan Andi Syahwiah A. Sapiddin).
Penelitian ini bertujuan 1. untuk menjelaskan penerapan pelaksanaan mutasi di Lingkup Pemerintah Daerah. 2. Untuk menjelaskan faktor yang mempengaruhi mutasi di pemerintah daerah.
Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris, yang lokasi penelitiannya berfokus pada Pemerintah Daerah khususnya di kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada tiga kabupaten yaitu Maros, Gowa dan Takalar, sedangkan hukum normatif memfokuskan pada aturan atau regulasi, dengan menggunakan analisis kualitatif.
Hasil penelitian ini menunjukkan: 1. proses penerapan mutasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 Tentang Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara meliputi persyaratan kompetensi yang berupa diklat, pengalaman kerja minimal 2 tahun dibidang tugas, kualifikasi berupa Pendidikan dan jenjang kepangkatan atau golongan, dan hasil kinerja berupa sasaran kinerja pegawai dan prestasi kerja yang didapatkan. Perwujudan pelaksanaan mutasi belum berdasarkan pada hasil kompetensi, kualifikasi dan hasil kinerja pegawai dalam jabatan administrator masih adanya kendala mengenai kompetensi dan kualifikasi . 2. Faktor yang mempengaruhi mutasi berupa pola karir yang tidak sesuai dengan jenjang Pendidikan dan pangkat/ golongan (ruang). Serta pejabat apparatus hukum yang tidak optimal dalam melaksanakan proses mutasi. Seharusnya kewenangan dilimpahkan kesekretaris daerah sebagai Pegawai Negeri Sipil yang lebih berpengalaman atau lebih senior dalam hal kepegawaian.
Keywords : Implementasi, Mutasi, Pegawai Negeri Sipil, Profesional
Item Type: | Thesis (Thesis) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Implementation, Transfer, Civil Servants, Professional. |
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions (Program Studi): | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
Depositing User: | S.Sos Rasman - |
Date Deposited: | 28 Jun 2024 08:10 |
Last Modified: | 28 Jun 2024 08:10 |
URI: | http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/34809 |