EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENGRUSAKAN OBJEK WISATA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH DI TORAJA UTARA = EFFECTIVENESS OF LAW ENFORCEMENT AGAINST PERFORMERS OF OBJECT DESTRUCTION TOURISM IS BASED ON REGIONAL REGULATIONS IN NORTH TORAJA


Salamba, Yogistry Pakita (2024) EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENGRUSAKAN OBJEK WISATA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH DI TORAJA UTARA = EFFECTIVENESS OF LAW ENFORCEMENT AGAINST PERFORMERS OF OBJECT DESTRUCTION TOURISM IS BASED ON REGIONAL REGULATIONS IN NORTH TORAJA. Thesis thesis, Universitas Hasanuddin.

[thumbnail of Cover]
Preview
Image (Cover)
B012212038_tesis_30-04-2024 cover1.png

Download (698kB) | Preview
[thumbnail of Bab 1-2] Text (Bab 1-2)
B012212038_tesis_30-04-2024 1-2.pdf

Download (853kB)
[thumbnail of Dapus] Text (Dapus)
B012212038_tesis_30-04-2024 dp.pdf

Download (1MB)
[thumbnail of Full Text] Text (Full Text)
B012212038_tesis_30-04-2024.pdf
Restricted to Repository staff only until 18 March 2026.

Download (2MB)

Abstract (Abstrak)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Bagaimana penegakan sanksi terhadap pelaku pengrusakan objek wisata di Toraja Utara dan untuk menganalisis kendala penerapan sanksi dalam penegakan hukum terhadap pelaku pengrusakan objek wisata berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016. Metode Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian Empiris dengan meggunakan pendekatan Perundang-Undang, pendekatan Konseptual. Penelitian yang menggunakan data primer dan sekunder dari perpustakaan dan dukungan berdasarkan Penelitian lapangan, seperti observasi, wawancara. Analisis data berdasarkan penelitian deskriptif dan kualitatif ialah suatu Penelitian yang ditujukan untuk mendeksripsikan fenomena-fenomena buatan manusia dengan merumuskan dari fakta yang diamati. Hasil Penelitian ini penegakan sanksi Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2016 tentang penyelenggaraan pariwisata di Toraja Utara menunjukkan belum sesuainya peraturan tersebut, Khususnya, dalam kasus pengrusakan Ke’te’ kesu’ yang dilakukan oleh pelaku yang dikenakan sanksi adat, ditandai dengan banyaknya kasus yang belum terselesaikan dan lemahnya penegakan sanksi. Kendala penerapan sanksi dalam penegakan hukum terutama keterlambatan informasi kepada Satuan Polisi Pamog Praja menyebabkan tindakan administrative awal sebelum diserahkan kepada Kejaksaan. Kendalanya antara lain belum adanya nota kesepahaman (MoU) antara Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan, serta keterbatasan anggaran yang mempengaruhi kapasitas Satpol PP dalam melindungi wisatawan. Diperlukan pendekatan yang komprehensif, yang mencakup pelatihan penegakan hukum, koordinasi antar lembaga, pendidikan hukum publik, dan peninjauan Peraturan Daerah untuk meningkatkan keadilan dan kesesuaian sanksi.

Keywords : Penegakan Sanksi, Pengrusakan pariwisata, Objek Wisata, Masyarakat.

Item Type: Thesis (Thesis)
Uncontrolled Keywords: Sanction Enforcement, Tourism Destruction, Tourist Attractions, Community.
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions (Program Studi): Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: S.Sos Rasman -
Date Deposited: 28 Jun 2024 08:10
Last Modified: 28 Jun 2024 08:10
URI: http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/34808

Actions (login required)

View Item
View Item