KESIAPAN IMPLEMENTASI PROGRAM UNIVERSAL HEALTH COVERAGE DI KABUPATEN SOPPENG = READINESS FOR UNIVERSAL HEALTH COVERAGE PROGRAM IMPLEMENTATION IN SOPPENG REGENCY

Universal Health Coverage dan jaminan kesehatan adalah dua sisi dari satu koin yang saling berkaitan, dan tidak dapat dicapai tanpa tindakan bersama. UHC membutuhkan ketersediaan layanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau termasuk infrastruktur, obat-obatan dan produk medis, tenaga kesehatan, informasi kesehatan dan pembiayaan sistem kesehatan. Negara-negara yang bergerak menuju UHC dengan cakupan kepesertaan minimal 95% dari total penduduk akan berdampak dalam kemajuan target SDG lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesiapan implementasi program Universal Health Coverage di Kabupaten Soppeng.

Penelitian kualitatif dilakukan dengan pendekatan fenomenologi yang dilakukan dengan wawancara mendalam dengan menggunakan kuesioner dan dokumentasi. Penelitian dilakukan pada bulan Juli-Agustus 2023 di Kabupaten Soppeng. Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 10 informan yang diambil dengan menggunakan teknik purposive sampling.

Hasil penelitian ini menunjukkan komunikasi, implementasi program Universal Health Coverage di Kabupaten Soppeng sudah berjalan dengan baik, penyampaian informasi dari pihak BPJS Kesehatan kepada Pemerintah Daerah telah tersampaikan dengan jelas dan konsisten. Sumber daya, implementasi program Universal Health Coverage di Kabupaten Soppeng, dari segi kuantitas sumber daya manusia baik pembuat kebijakan maupun pelaksana program dianggap sudah baik dan kompeten disertai dengan fasilitas penunjang. Sikap/disposisi, komitmen dan dukungan BPJS Kesehatan, Pemerintah Daerah, Organisasi Perangkat Daerah terkait hingga pemerintah desa dalam mengimplementasikan program Universal Health Coverage di Kabupaten Soppeng dianggap cukup baik. Struktur Birokrasi, implementasi program Universal Health Coverage sudah berjalan cukup baik dimana mekanisme pelaksanaan program JKN-KIS dalam hal ini BPJS Kesehatan dengan koordinasi Dinas Kesehatan sudah mengupayakan untuk memberikan pelayanan terbaik terhadap masyarakat serta memberikan perlindungan keuangan. Namun yang menjadi hambatan sehinga belum terimplementasi program ini adalah dana yang dimiliki hanya mampu mencover 64% dari total penduduk.

Keywords : Komunikasi, Sumber Daya, Sikap, Struktur Birokrasi, Universal Health Coverage