PENJATUHAN PIDANA BERSYARAT PADA PELAKU TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM (Studi Kasus Nomor 956/Pid.Sus/2019/PN Mks)

Izabella Fitriani Nashar, NIM B11113526, “Penjatuhan Pidana Bersyarat Pada Pelaku Tindak Pidana Pemilihan Umum (Studi Kasus Nomor 956/Pid.Sus/2019/PN Mks)” di bawah bimbingan Nur Azisa selaku Pembimbing I dan Haeranah selaku Pembimbing II. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana pemilihan umum dalam Pasal 505 undang-undang tindak pidana pemilihan umum dan untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat terhadap pelaku Tindak Pidana Pemilihan Umum (Studi Kasus Nomor 956/Pid.Sus/2019/PN Mks). Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Makassar. Metode penelitian yang digunakan adalah melalui studi kepustakaan terhadap berbagai macam bahan bacaan yang berkaitan dengan objek kajian seperti literatur-literatur, dokumen, laporan, arsip, maupun sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian. Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif kemudian data tersebut disajikan secara deskriptif. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu: (1) Kualifikasi tindak pidana pemilihan umum dalam Pasal 505 undang-undang tindak pidana pemilihan umum memuat unsur anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK dan PPS, unsur karena kelalaiannya dan unsur mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau Sertifikasi rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara. (2) Dalam Putusan Nomor 956/Pid.Sus/2019/PNMks menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan oleh terdakwa, Dengan demikian majelis hakim menjatuhkan pidana bersyarat terhadap terdakwa dengan dengan mempertimbangkan hal - hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, serta mengingat prinsip dari pemidanaan adalah sebagai alat korektif, introspektif, edukatif bagi diri terdakwa, bukan sebagai alat balas dendam atas kesalahan dan perbuatan terdakwa.