ANALISIS YURIDIS PENGUNDANGAN PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI = LEGAL ANALYSIS OF THE PROMULGATION OF CONSTITUTIONAL COURT REGULATIONS

DIRGAN ASWAR (B011191064), dengan judul Analisis Yuridis Pengundangan Peraturan Mahkamah Konstitusi. Dibimbing oleh Achmad Ruslan sebagai Pembimbing Utama dan Fajlurrahman sebagai Pembimbing Pendamping. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) dalam sistem hukum Indonesia dan untuk menganalisis apakah Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) harus diundangkan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta akan dianalisis secara deskriptif dan preskriptif. Hasil dalam penelitian ini adalah (1) Kedudukan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) dalam sistem hukum Indonesia adalah sebagai peraturan pelaksana yang diperintahkan oleh peraturan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang. Dalam hierarki Peraturan Perundang-undangan, PMK berkedudukan sebagai jenis peraturan perundang-undangan yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat. (2) Berdasarkan analisis daya laku, daya ikat, dan sajian perbandingan lembaga, maka semestinya pembentukan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) melalui tahap pengundangan. Tidak diundangkannya PMK menimbulkan ketidakpastian hukum dan terjadi ketidakseragaman pengundangan peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci : Mahkamah Konstitusi; Peraturan Mahkamah Konstitusi; Pengundangan