ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN TERHADAP BAWAHAN YANG MENGAKIBATKAN MATI YANG DILAKUKAN DALAM DINAS SECARA BERSAMA-SAMA (Studi Putusan No. 31-K/PM.III-16/AD/III/2021) = JURIDICIAL ANALYSIS OF THE CRIME OF MISTREATMENT AGAINTS A SUBORDINATE THAT RESULTS IN DEATH COMMITTED IN COLLECTIVE SERVICE (Case Study of Verdict Number 31-K/PM.III-16/AD/2021)

NAJWANAILA HISYAM, NIM B011191023 dengan judul “Analisis Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Bawahan Yang Mengakibatkan Mati Yang Dilakukan Dalam Dinas Secara Bersama-sama (Studi Putusan Nomor 31-K/PM.III-16/AD/III/2021)”. Di bawah bimbingan Audyna Mayasari Muin selaku Pembimbing Utama dan Muhammad Djaelani Prasetya sebagai Pembimbing Pendamping. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh oknum anggota militer dan penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian oleh oknum anggota militer dalam Putusan Nomor 31-K/PM.III-16/AD/III/2021. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah hukum normatif. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan undang-undang dan Pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim. Bahan hukum sekunder, yaitu buku teks dan jurnal hukum yang relevan. Adapun hasil penelitian ini adalah :1.) Kualifikasi tindak pidana penganiayaan terhadap bawahan yang mengakibatkan mati yang dilakukan dalam dinas secara bersama-sama dapat ditemukan diatur dalam KUHPM sebagai lex specialis dalam Pasal 131 ayat (3) KUHPM serta dapat dikualifikasikan sebagai delik kejatahan, delik materil dan delik komisi. 2.) Penerapan hukum pidana penganiayaan yang mengakibatkan mati yang dilakukan dalam dinas secara bersama-sama dalam putusan nomor 31-K/PM.III-16/AD/III/2021 kurang tepat. Pemberatan hukuman pidana penjara dan penerapan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer sepatutnya dapat diterapkan dengan pertimbangan bahwa terjadi kehilangan nyawa seseorang; pelaku merupakan anggota TNI yang tidak mencerminkan sikap keprajuritan dan bertentangan dengan pembinaan disiplin dan mental prajurit TNI sebagaimana yang diamanatkan oleh UU No. 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer; terjadi penyalahgunaan wewenang atas kuasa yang diberikan khusus kepada Terdakwa sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 52 KUHP, dan KUHPM sebagai aturan internal kemiliteran yang ancaman pidananya lebih berat dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum.

Kata kunci : Kematian, Militer, Tindak Pidana Penganiayaan