ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA CYBER CRIME PHISING DALAM KETENTUAN HUKUM POSITIF INDONESIA


Benyamin, Berdiawan (2024) ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA CYBER CRIME PHISING DALAM KETENTUAN HUKUM POSITIF INDONESIA. Skripsi thesis, Universitas Hasanuddin.

[thumbnail of B011171585_skripsi_01-04-2024 cover1.png]
Preview
Image
B011171585_skripsi_01-04-2024 cover1.png

Download (126kB) | Preview
[thumbnail of B011171585_skripsi_01-04-2024 1-2.pdf] Text
B011171585_skripsi_01-04-2024 1-2.pdf

Download (1MB)
[thumbnail of B011171585_skripsi_01-04-2024 dp.pdf] Text
B011171585_skripsi_01-04-2024 dp.pdf

Download (209kB)
[thumbnail of B011171585_skripsi_01-04-2024.pdf] Text
B011171585_skripsi_01-04-2024.pdf
Restricted to Repository staff only until 1 January 2026.

Download (1MB)

Abstract (Abstrak)

BERDIAWAN BENYAMIN (B011171585), dengan judul “Analisis Yuridis Tindak Pidana Cyber Crime Phising Dalam Ketentuan Hukum Positif Indonesia”. Dibawah bimbingan Abd. Asis sebagai pembimbing utama dan Maskun sebagai pembimbing pendamping.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum tentang cyber crime phising dalam ketentuan hukum positif indonesia serta untuk menentukan apakah asas referensi hukum dalam undang-undang republik indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik dan undang-undang nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan menjadikan undang-undang republik indonesia nomor 19 tahun 2016 tetntang informasi dan transaksi elektronik dan undang-undang republik indonesia nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi sebagai sumber hukum utamanya. Dan studi kepustakaan (library research) yaitu penelitian yang dilakukan dengan memperoleh data sekunder berkaitan dengan penelitian skripsi ini.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa :(1) tindak pidana cyber crime phising diatur pada pasal 32 ayat 1 undang-undang republik indonesia nomor 19 tahun 2016 bila mana terjadi perubahan pada objek data pribadi dan pada pasal 65 ayat 1 undang-undang republik indonesia nomor 27 tahun 2022 mengatur mengenai cyber crime phising dalam hal spesifikasi data yang bersifat umum dan data bersifat spesifik. (2) menurut asas preferensi hukum maka tindak pidana cyber crime phising yang diatur dalam undang-undang republik indonesia nomor 19 tahun 2016 pasal 32 ayat 1 dikesampingkan atau berlaku undang-undang republik indonesia nomor 27 tahun 2022 pasal 65 ayat 1.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions (Program Studi): Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Nasyir Nompo
Date Deposited: 28 May 2024 07:01
Last Modified: 28 May 2024 07:01
URI: http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/33696

Actions (login required)

View Item
View Item