Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Pengecualian Persentase Selisih Perolehan Suara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah = Analysis of Constitutional Court Decision Related to Precentage of Diference in Number of Votes in Regional Election Disputes

ABSTRAK MUHAMMAD IKHSAN (B11116332) “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Pengecualian Persentase Selisih Perolehan Suara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah”. Dibawah bimbingan bapak Aminuddin Ilmar selaku Pembimbing Utama dan Bapak Muhammad Zulfan Hakim selaku Pembimbing Pendamping. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dua hal. Pertama, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Persentase Selisih Perolehan Suara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah. Kedua, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implikasi hukum dari pengecualian Persentase Selisih Perolehan Suara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif. Kemudian, dalam penelitian ini digunakan beberapa pendekatan yang diantaranya: Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach), Pendekatan Konsep (Conceptual Approach) serta Pendekatan Kasus (Case Approach). Bahan hukum yang dikumpulkan yakni berupa peraturan perundang-undangan terkait penelitian ini serta buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum serta pandangan ahli atas putusan pengadilan yang kemudian dianalisis secara komprehensif demi mendapatkan ratio legis berkaitan dengan persoalan yang diteliti. Hasil dari penelitian ini, yaitu: a) Penerapan persentase selisih perolehan suara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah di Mahkamah Konstitusi pada awal berlakunya diterapkan secara tegas dan kemudian seiring berjalannya waktu persentase selisih perolehan suara diterapkan secara kasuistis agar Mahkamah Konstitusi tidak terjebak pada aspek prosedural semata; b) Pengecualian terhadap persentase selisih perolehan suara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah di Mahkamah Konstitusi menimbulkan implikasi hukum pada kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota di Mahkamah Konstitusi.

Keywords : Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah, Mahkamah Konstitusi, Persentase Selisih Perolehan Suara.