PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK MILIK ATAS TANAH YANG TANAHNYA BERASAL DARI TANAH ULAYAT DI KOTA JAYAPURA (Studi kasus Putusan Mahkamah Agung No. 3057K/Pdt/2016)

INDRI WARDIANINGSIH (B11115345), dengan judul skripsi “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Milik Atas Tanah Yang Tanahnya Berasal Dari Tanah Ulayat Di Kota Jayapura (Studi kasus Putusan Mahkamah Agung No. 3057K/Pdt/2016)”, dibawah bimbingan A. Suriyaman Mustari Pide (selaku pembimbing I)dan Kahar Lahae (selaku pembimbing II).
Penelitian bertujuan untuk mengetahui kekuatan hukum dari pelepasan adat atas tanah ulayat dan perlindungan hukum terhadap pemegang hak milik atas tanah yang tanahnya berasal dari tanah ulayat di Kota Jayapura
Penelitian ini dilaksanakan di lingkungan Kampung Yoka yang berada di Distrik Heram Kota Jayapura. Untuk mencapai tujuan tersebut penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa penelitian lapangan yaitu wawancara langsung dengan para pihak terkait, ondoafi, dan kepala kampung. Kemudian data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif sehingga mengungkapkan hasil yang diharapkan dan kesimpulan atas permasalahan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa surat pelepasan adat akan mempunyai kekuatan hukum bila telah ditanda tangani oleh Ondoafi, Kepala Kampung, dan Kepala Distrik di mana lokasi tanah tersebut berada. Surat pelepasan adat merupakan bukti untuk beralihnya kepemilikan tanah dari masyarakat hukum adat kepada orang yang telah membeli, dan juga merupakan bukti pengakuan dari masyarakat hukum adat atas kepemilikan tanah orang yang telah membeli.
Perlindungan hukum berdasarkan putusan Mahkamah Agung No. 3057/Pdt/2016 tidak terdapat perlindungan untuk diberikan kepada pihak yang kalah dalam pengadilan karena menurut pengadilan bahwa pihak tersebut melakukan perbuatan melawan hukum dengan membeli tanah yang menjadi sengketa dari pihak yang memiliki tanah tersebut lebih awal. Perlindungan hukum diberikan oleh adat dengan cara menguji kekuatan hukum dari surat pelepasan adat dan menurut adat surat pelepasan adat pihak yang kalah dalam pengadilan lebih dahulu ada. (Kepada pihak yang kalah hanya diberikan perlindungan oleh adat namun pengadilan tidak memberikan perlindungan).
Kata Kunci : perlindungan hukum, hak milik, tanah ulayat, Jayapura