Pengaruh Perhutanan Sosial Terhadap Perubahan Penutupan Lahan di Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Latimojong dan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Lamasi

Perhutanan sosial (PS) muncul sebagai bagian dari reforma agraria yang bertujuan untuk memberikan akses kepada masyarakat terhadap sumber daya hutan. Pemerintah yang kemudian melihat bahwa masih banyak masyarakat yang tinggal dan menggantungkan hidupnya pada hutan. Melalui program perhutanan sosial, masyarakat diberikan izin untuk memanfaatkan dan mengelola hutan, sehingga dapat memberikan manfaat ekonomi dan lingkungan yang berkelanjutan bagi masyarakat setempat. Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi dan membandingkan perubahan penutupan lahan berdasarkan skema perhutanan sosial di KPH Latimojong dan KPH Lamasi, dan mengidentifikasi faktor penyebab dari perubahan penutupan lahan pada areal persetujuan Perhutanan Sosial di KPH Latimojong dan KPH Lamasi. Metode penelitian dilakukan melalui penginderaan jauh dengan megidentifikasi penutupan lahan dari tahun 2000, tahun dikeluarkannya izin PS hingga pada tahun 2023, yang kemudian dilakukan validasi berupa proses groundtruth dan groundcheck. Hasil penelitian menunjukkan terjadinya penurunan luasan hutan pada izin PS di kedua KPH. Pada skema Hutan Kemasyarakatan, luasan hutan primer turun 92.2% dari tahun 2000 sampai tahun dikeluarkannya izin dan kemudian kembali menurun 0.34% sampai tahun 2023, sedangkan pada hutan sekunder meningkat 67.92% dari tahun 2000 sampai tahun dikeluarkannya izin, yang kemudian kembali menurun 0.73% sampai tahun 2023. Pada Skema Hutan Desa, hutan primer menurun 43.35% dari tahun 2000 sampai tahun izin, dan kembali menurun 43.71% sampai tahun 2023, sedangkan pada hutan sekunder meningkat 0.38% dari tahun 2000 sampai tahun izin, dan meningkat 0.39% sampai tahun 2023. Pada Skema Hutan Tanaman Rakyat, hutan sekunder menurun 12% dari tahun 2000 sampai tahun izin, dan kembali menurun 13.73% sampai tahun 2023. Skema Hutan Desa berperan dominan dalam mengendalikan penurunan tutupan lahan hutan dibanding dengan skema lainnya. Perubahan di areal Perhutanan Sosial disebabkan oleh kurangnya tata kelola kawasan yang baik pembukaan lahan oleh individu, dengan kurangnya pemahaman masyarakat tentang izin Perhutanan Sosial.