Pengaruh Perhutanan Sosial Terhadap Perubahan Penutupan Lahan di Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Cenrana, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Walanae dan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Awota

Pentingnya pengelolaan sumber daya hutan yang optimal, adil, dan berkelanjutan
mendorong KLHK membuat konsep Perhutanan Sosial (PS) dimana memberikan
hak dan tanggung jawab kepada masyarakat setempat dalam pengelolaan sumber
daya hutan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh skema perhutanan
sosial, khususnya Hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan, terhadap perubahan
lahan di KPH Cenrana, KPH Walanae, dan KPH Awota. Penggabungan data
penginderaan jauh dilakukan dengan menginterpretasi tutupan lahan pada setiap
lokasi izin perhutanan sosial tahun 2000, tahun Surat Keputusan keluar, dan tahun
2023, menggunakan citra Landsat 7 dan 8 memperoleh hasil bahwa setalah izin PS
dikeluarkan, tutupan yang mengalami peningkatan paling besar di KPH Cenrana
dan Walanae yaitu pertanian lahan kering campur serta penurunan paling besar
yaitu hutan primer dan sekunder, sedangkan KPH Awota belum mengalami
perubahan penutupan lahan sejak diberikan izin PS (tahun 2022) karena masih
dalam proses penyususnan rencana pembangunan. Jika dilihat dari hasil
perbandingan perubahan luasan berupa hutan pada skema Hutan Kemasyarakatan
lebih baik diterapakan di KPH Cenrana dan KPH Walanae dibandingkan dengan
skema Hutan Desa dalam menekan laju perambahan hutan. Peningkatan penutupan
lahan berupa pertanian lahan kering campur pada izin PS di KPH Cenrana dan KPH
Walanae disebabkan oleh ketersediaan lahan untuk pertanian semakin menurun
seiring bertambahnya kebutuhan ekonomi masyarakat serta adanya pihak-pihak
tidak sah yang melakukan pembukaan lahan secara ilegal untuk keuntungan pribadi
sehingga sampai saat ini PS belum dapat dikatakan berhasil dalam melestarikan
hutan.