TINJAUAN YURIDIS PENGATURAN RENCANA PENGEMBANGAN PARIWISATA PADA TINGKAT PROVINSI = JUDICAL REVIEW OF TOURISM DEVELOPMENT PLAN ARRANGEMENTS AT PROVINCE LEVEL


Yusuf, Edi Darnadi (2023) TINJAUAN YURIDIS PENGATURAN RENCANA PENGEMBANGAN PARIWISATA PADA TINGKAT PROVINSI = JUDICAL REVIEW OF TOURISM DEVELOPMENT PLAN ARRANGEMENTS AT PROVINCE LEVEL. Skripsi thesis, Universitas Hasanuddin.

[thumbnail of Cover]
Preview
Image (Cover)
B021181339_skripsi_01-08-2023 caver1.jpg

Download (260kB) | Preview
[thumbnail of Bab 1-2] Text (Bab 1-2)
B021181339_skripsi_01-08-2023 bab 1-2.pdf

Download (977kB)
[thumbnail of Dapus] Text (Dapus)
B021181339_skripsi_01-08-2023 dp.pdf

Download (62kB)
[thumbnail of Full Text] Text (Full Text)
B021181339_skripsi_01-08-2023.pdf
Restricted to Repository staff only until 16 January 2026.

Download (1MB)

Abstract (Abstrak)

EDI DARNADI YUSUF (B021181339) “TINJAUAN YURIDIS PENGATURAN RENCANA PENGEMBANGAN PARIWISATA PADA TINGKAT PROVINSI”(Dibimbing oleh Achmad Ruslan sebagai pembimbing utama dan Ahsan Yunus sebagai pembimbing pendamping).Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengetahui perbandingan antara Pengaturan Rencana Pengembangan Pariwisata di tingkat Provinsi dan Nasional, serta implikasi hukum dari adanya perbedaan perencanaan pariwisata di tingkat provinsi dan nasional.Penelitian ini dilaksanakan dengan metode penelitian hukum normatif atau dogmatif dengan menggunakan pendekatan perundang- undangan dan pendekatan kasus. Sumber hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer (perundang-undangan), bahan hukum sekunder (buku, jurnal dan karya ilmiah), bahan hukum tersier seperti kamus hukum. Analisis bahan hukum menggunakan teknik interpretasi berupa penafsiran hukum yang akan mempertajam analisis yang disajikan secara deskriptif atau gambaran yang dapat dipahami dengan jelas.Adapun hasil penelitian ini, yaitu: 1) aturan mengenai perencanaan pembangunan kepariwisataan di Indonesia sangat beragam antara satu Provinsi dengan Provinsi lainnya. Dalam beberapa rencana terdapat poin perbedaan rencana pada tingkat daerah dengan rencana pada tingkat nasional. 2) Implikasi hukum dari perbedaan perencanaan tersebut ialah hadirnya potensi pembatalan perencanaan yang berbeda dengan perencanaan pada tingkat nasional, selain dari pada perbedaan tersebut berkonsekuensi pada pembagian sumber daya yang tidak efisien dan potensi tidak tercapainya target pembangunan bisa saja terjadi yang pada akhirnya semakin memperjelas disparitas pembangunan di Indonesia.

Keywords : Pembangunan. Perundang-undangan . Perencanaan.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Uncontrolled Keywords: Development. Legislation . Planning.
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions (Program Studi): Fakultas Hukum > Hukum Administrasi Negara
Depositing User: S.Sos Rasman -
Date Deposited: 07 May 2024 02:20
Last Modified: 07 May 2024 02:20
URI: http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/32180

Actions (login required)

View Item
View Item